Medan | Jurnal Asia
Indonesia kini memasuki tahun politik. Kurang lebih tiga bulan yang akan datang, Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum yang merupakan pesta demokrasi lima tahunan. Walaupun pemilu masih terbilang masih lebih tiga bulan lagi, namun suhu politik di Indonesia sudah kian terasa.
Meski Indonesia terbilang mengalami perbaikan dalam bidang demokrasi, namun belakangan ini demokrasi Indonesia terbilang mengalami perubahan dengan semakin menguatnya politik identitas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini jika tidak diminimalisir maka bisa mengarah kepada konflik horizontal.
Menurut Akademisi Ilmu Politik Universitas Negeri Medan (Unimed), Budi Ali Mukmin, politik identitas tidak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat.
“Politik identitas itu tidak bisa dihilangkan. Bahkan dalam negara maju sekalipun politik identitas tersebut akan tetap ada. Tidak akan bisa dihilangkan,” ucapnya, Minggu (6/1).
Dalam politik identitas, sambungnya, yang terpenting adalah bagaimana supaya hal tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif apalagi sampai menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat.
Dicontohkannya, tentang politik identitas berbasis keagamaan. Bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sah dan wajar karena sebenarnya politik tersebut tidak bisa dipisahkan dari agama.
Jadi seandainya masyarakat melakukan politik identitas maka itu adalah tidak menjadi masalah dalam ruang demokrasi. Namun yang menjadi masalah adalah melakukan politisasi terhadap identitas tersebut seperti politisasi agama.
“Politik identitas itu sah dalam wilayah demokrasi. Namun yang tidak boleh itu adalah politisasi, karena itu adalah politik yang tidak mencerdaskan. Dan kalau dibiarkan dapat menimbulkan gesekan antar masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan, untuk meminimalisir dampak dari politik identitas tersebut supaya tidak mengarah kepada konflik adalah perlunya dunia akademik (kampus), partai politik serta media dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.
“Di sinilah pentingnya dunia kampus, partai politik dan media untuk turut serta melakukan pencerdasan dan pendidikan politik kepada masyarakat supaya tercipta iklim politik yang sehat,” tegasnya.
Jadi, jika masyarakat sudah cerdas dalam berpolitik maka masyarakat akan berpolitik secara rasional dan tidak akan terpengaruh oleh politik yang tidak sehat. Dengan begitu, akan tercipta iklim politik dan demokrasi Indonesia yang berkembang dan maju. (vii/net)