Medan – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada 2017 ini akan melaksanakan program pemerataan layanan dokter spesialis. Pasalnya Indonesia masih membutuhkan sekira 900 hingga 1000 tenaga dokter.
“Pelaksanaan program pemerataan layanan tenaga dokter tahun tersebut meliputi lima spesialis, yakni bedah, anak, penyakit dalam, kebidanan dan anastesi yang akan ditempatkan di daerah-daerah non ibukota provinsi,” Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Prof DR dr Nila DF Moeloek, Sp.M (K) pada diskusi panel 5 Tahun Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), di Gedung Fakultas Kedokteran UISU Jalan STM Medan, Sabtu (18/2).
Dijelaskannya, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis itu, pihaknya telah menyediakan pembiayaan tugas belajar kepada para dokter yang ingin mengambil spesialis dengan syarat harus sudah bekerja melayani masyarakat setidaknya dua tahun.
Diakuinya program tersebut sebenarnya sudah lama, bahkan tahun ini banyak yang akan selesai untuk kemudian akan ditempatkan terutama di daerah pedesaan (terpencil).
Penempatan dokter spesialis ini, kata Nila Moeloek, akan didasarkan pada kebutuhan di daerah. Pemerintah masing-masing daerah nantinya akan menyampaikan kebutuhannya, dan Kementerian Kesehatan menyalurkan tenaga dokter spesialis tersebut.
Dalam menempatkan dokter-dokter spesialis itu, Kemenkes juga melihat fasilitas yang dimiliki daerah tujuan, sehingga nantinya bisa melayani secara maksimal di daerah itu.
Karena itu, Menkes meminta kepada para mahasiswa fakultas kedokteran, khususnya yang sedang mengambil program spesialis, agar bersedia dan mau terjun ke daerah-daerah untuk membantu masyarakat.
“Sekarang ini, sangat sulit mencari dokter-dokter yang memang mau ditempatkan di daerah. Padahal masyarakat di daerah sangat membutuhkan pelayanan media berkualitas,” kata Nila Moeloek.
Menkes juga berharap mahasiswa kedokteran jadi pelopor program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan ikut turun melakukan sosialisasi melalui olahraga dan menjaga pola hidup yang sehat dan ikut menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dengan Germas memperkuat paradigma pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat.
Saat ini pihaknya terus menyosialisasi program tersebut ke daerah-daerah. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian lintas sektoral.
Menkes memaparkan, saat ini sebanyak 26,1 persen penduduk di Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik yang bisa berakibat timbulnya penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, kanker.
“Jika tidak diatasi secepatnya, terjadi bonus demografi penduduk yang tidak sehat pada 2020 hingga 2035 mendatang. Perekonomian di Indonesia juga bisa merosot tajam karena terlalu banyak biaya kesehatan yang dikeluarkan,” katanya.
Sementara itu, Rektor UISU Mhd Asaad mengucapkan terimakasih atas kesediaan Menkes dan jajarannya hadir di FK UISU. Dia berharap, apa yang disampaikannya dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa calon dokter tentang pentingnya jaminan kesehatan untuk masyarakat.
Diskusi Panel 5 Tahun ISMKI ini diselenggarakan Mahasiswa FK UISU selaku panitia lokal dihadiri para peserta dari Senat Mahasiswa 72 Fakultas Kedokteran PTN/PTS se-Indonesia, Direktur Utama BPJS Kesehatan RI, Prof Dr dr Fachmi Idris M.Kes, Deputi Kementerian Keuangan RI.
Hadir juga pada acara itu Rektor UISU Prof Dr Ir Mhd Asaad MSi, Pembantu Rektor I Dr Dra Liesna Andriany M.Pd, Pembantu Dekan II FK UISU dr Indra Janis MKT dan lainnya.
(swisma)