Medan | Jurnal Asia
PDAM Tirtanadi diminta menunda rencana menaikkan tarif air sampai benar-benar mampu memberi pelayanan memuaskan kepada pelanggan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumut, H Kamaluddin Harahap kepada wartawan, terkait gencarnya sosialisasi kenaikan tarif air yang dalam waktu dekat akan diberlakukan oleh PDAM Tirtanadi.
“Bukannya tidak setuju, tapi ada baiknya lebih dulu meningkatkan pelayanan baru menaikkan tarif,” katanya, Kamis (11/7).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku prihatin masih banyak pelanggan mengeluhkan pelayanan PDAM Tirtanadi. “Di bulan puasa seperti ini, masih ada warga yang mengeluh air ke rumahnya tidak mengalir,” kata Kamaluddin yang mengaku banyak mendapat laporan dari warga berbagai kawasan, seperti Medan Labuhan, Medan Johor, Komplek Perumahaan Pondok Surya dan lainnya.
Disebutkannya, setiap tahun PDAM Tirtanadi mendapat penyertaan modal dari APBD. Tahun ini, jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp 250 miliar untuk perbaikan pelayanan dan kualitas air kepada pelanggan.
“Manajemen harus mengedepankan pelayanan, bukan sebaliknya. Tirtanadi jangan tahunya meneriakkan kenaikan tarif, sementara kualitas air yang dijual buruk,” ujarnya.
Kamaluddin memprediksi, makin buruknya kualitas pelayanan PDAM Tirtanadi tak lepas dari kasus hukum yang menjerat Direktur Utama perusahaan plat merah itu. Sementara sang dirut mendekam di tahanan, belum ada ditetapkan nama-nama yang dianggap layak sebagai pengganti.
“Kita (DPRD) sudah berulang kali mendesak untuk menetapkan calon nama pengganti dirut. Jangan sampai pelanggan menjadi korban kemelut internal Tirtanadi,” tukasnya.
Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zulkifli mengaku dewan memahami rencana kenaikan tarif air. “Kalau setelah tarif air dinaikkan pelayanan belum bagus juga, kita minta jajaran direksi Tirtanadi dievaluasi,” pungkasnya. (Isvan)