KPU Sumut Audiensi ke Polda Bahas Pengamanan Pemilu 2019

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menerima audiensi KPU Sumut. Ist

Medan | Jurnal Asia
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Selasa (12/3) melakukan audiensi ke Polda Sumut membahas pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.

Ketua KPU Sumut Yulhasni menyampaikan jika pada prinsipnya KPU sumut bertugas untuk melakukan Supervisi terhadap KPU yang ada di Kabupaten/Kota. Namun begitu ia meminta adanya bantuan khusus pengamanan, seperti untuk daerah di Nias dan Nias selatan.

“Terutama di pulau-pulau atau daerah terpencil. Karena belajar dari pengalaman tahun kemarin, yang dilaksankannya pengumutan suara ulang,” jelasnya.

Menurut Yulhasni, tahapan yang paling krusial dalam pelaksanaan Pemilu adalah tahapan kampanye. Sehingga ia mengaku akan selalu berkoordinasi dengan seluruh Instansi terkait agar tahapan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan terkendali.

“Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polda Sumut atas kerjasamanya, sehingga kita bisa melewati tahapan-tahapan pemilu baik yang sedang berlangsung bahkan pada tahapan pencoblosan dan penghitungan suara. Kami berharap kerjasama dan koordinasi dengan Bapak Kapolda beserta jajaran dapat terus terjalin hingga selesainya penyelenggaran pesta demokrasi ini,” pungkasnya.

Sementara, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto yang menerima audiensi KPU Sumut menyampaikan akan melakukan penambahan Bantuan Operasi Kendali (BKO) Personel ke Polres Nias Selatan (Selatan).

“Penambahan BKO personel ini untuk tambahan perkuatan,” ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut, Jenderal Polisi bintang dua ini mengucapkan selamat datang kepada KPU Sumut atas kedatangannya ke Mapoldasu.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mempersilahkan KPU agar menyampaikan segala kendala, khususnya mengenai pendistribusian Logistik di daerah yang terpencil.

“Dengan terciptanya kerjasama Polda Sumut, KPU dan Bawaslu serta seluruh lapisan masyarakat, kiranya dapat mensukseskan pemilu tahun 2019 ini,” ujarnya.

Namun begitu, Agus menyarankan kepada KPU Sumut agar dalam masa kampenye nanti, untuk membuat jadwal dan tempat pelaksanaan yang berbeda. Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan, agar mengantisipasi Simpatisan dari masing-masing paslon bertemu yang dapat menimbulkan potensi gesekan.

“KPU dan Bawaslu di Kabupaten/Kota juga agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye,” pungkasnya.(wo)