Kontras: Tidak Ada Yang Diharapkan Dari Kedua Paslon Dalam Penegakan HAM

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara. Ist

Medan | Jurnal Asia
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan debat perdana pilpres 2019. Putaran pertama debat pilpres tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2019.

Sebelumnya KPU telah memberikan semacam kisi-kisi pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Adapun tema yang diangkat pada debat perdana capres nanti adalah seputar Korupsi, HAM, serta terorisme.

Terkait dengan tema yang diangkat, Kontras Sumatera Utara menyoroti tema terkait isu penegakan HAM yang akan di wacanakan oleh kedua capres. Kontras Sumut menilai bahwa terkait penegakan HAM, kedua capres tersebut sangat jauh dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.

“Kalau bicara komitmen, dari kedua pasangan capres tersebut tidak perlu kita berharap banyak akan komitmen mereka dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, khususnya HAM masa lalu. Karena keduanya merupakan pelaku pelanggaran HAM,” terang Koordinator Kontras Sumut Amin Multazam kepada Jurnal Asia, Selasa (8/1).

Amin melanjutkan bahwa kedua calon tersebut merupakan pelaku pelanggaran HAM, dia menjelaskan bahwa calon yang satu tangannya berlumuran darah masa lalu, dan yang satu lagi melakukan pelanggaran HAM melalui kebijakannya dalam pembangunan.

Belum lagi Amin menyoroti terkait masalah konflik agraria khususnya di Sumatera utara dimana pemerintah sama sekali tidak ada niat baik dari pemerintah untuk memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut.

Beliau menganggap bahwa penegakan HAM khususnya terkait agraria hanyalah wacana-wacana tanpa makna. Apalagi berbicara terkait penegakan HAM masa lalu, itu hanya akan semakin jauh dari harapan.

“Penegakan HAM khususnya masa lalu serta konflik agraria, kita tidak perlu berharap banyaklah atas niat mereka dalam penegakan HAM, itu masih sangat jauh dari harapan,” tegasnya.

Walaupun harapan diantara kedua pasangan calon akan melakukan penegakan HAM sangat jauh dari harapan kalau tidak bisa dibilang mustahil sama sekali dilakukan, beliau berharap adanya institusi tersebut yang mengeluarkan kebijakan untuk peduli terhadap penegakan HAM.

“Kita berharap ada suatu institusi tertentu di negara ini seperti Polri yang mengeluarkan kebijakan untuk peduli terhadap penegakan HAM di Indonesia. Kita berharap itu,” tandasnya.(Vii/wo)