Komisi III DPR RI Soroti Maraknya Peredaran Narkoba di Sumut

Medan – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Sumut untuk menyoroti maraknya peredaran narkoba di Sumut, Kamis (20/4) pagi. Berkaitan dengan itu, praktik penyelundupan manusia di Sumut juga menjadi perhatian pemerintah terutama Komisi III DPR RI.

“Pertumbuhan peredaran narkoba mengalami kenaikan. Orang asing terutama dari Ma­laysia, Singapura dan Tiongkok yang datang ke Indonesia m­elalui Sumatera Utara (Sumut) de­ngan memanfaatkan kebijakan pemerintah yaitu bebas visa dengan tujuan bersenang-se­nang seperti judi, prostitusi dan konsumsi narkoba, menjadi perhatian khusus dari Komisi III DPR RI,” ujar Ketua tim Komisi III DPR RI, H Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Gerindra di Aula Catur Prasetya Mapolda Sumut.

Karena itu, Komisi III DPR RI berharap khusus kepada Polda Sumut agar meningkatkan kinerja untuk memberantas narkoba dengan tujuan kea­ma­nan nasional.

“Ini yang menjadi fokus Ko­misi III DPR RI datang ke Polda Sumut dan untuk mendapatkan informasi yang terkait tentang narkoba, prostitusi dan orang asing,” kata Desmond.

Sementara itu, Kapolda Su­mut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dalam arahannya me­nyebutkan, pihaknya sudah melaksanakan pembersihan di internal dengan membuat Pakta Integritas tentang narkoba ditandatangani seluruh personel.

“Bila ada personel yang terli­bat narkoba akan dipecat seba­gai upaya untuk pencegahan. Kami juga sudah melaksanakan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tentang peran aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban negeri,” ujarnya.

Kapolda menyampaikan, pen­ting­nya keamanan dan ke­terti­ban dalam masyarakat terutama pada lingkungan, tempat tinggal dan tempat kerja.

Untuk menunjang semua itu, menurut Kapolda perlu digiatkan dan dihidupkan kembali pengamanan swakarsa seperti keberadaan poskamling, ronda malam dan sebagainya agar tercipta rasa aman bagi masyarakat serta mengurangi kesempatan pelaku kejahatan.

Kata Kapolda, sebagai lang­kah antisipasi dan menekan peredaran narkoba, dari 37 asrama Polri, 34 di antaranya sudah melaksanakan deklarasi lingkungan bebas dari narkoba, sisanya akan dideklarasikan melalui video conference.

“Upaya pemberantasan nar­koba dilakukan Polda Su­mut dengan berbagai cara, mulai dari yang soft hingga hard. Polda Sumut juga telah membangun tiga pilar plus dengan mengedepankan peran dari Bhabinkamtibmas, Babinsa dan lurah/kepala desa untuk mengembangkan lingkungan yang bebas narkoba,” katanya.

Upaya lain yang dilakukan Polda Sumut, sambungnya, membuat pedoman kerja a­n­tara Kanwil Kumham Sumut tentang petunjuk teknis (juknis) kerjasama penyelenggaraan tugas fungsi pemasyarakatan di wilayah Provinsi Sumut, mendeklarasikan asrama Polda Sumut yang bebas dari narkoba.

“Pada 21 April 2017 Polda Sumut akan melaksanakan Ra­pim dengan Kodam I Bukit Barisan yang akan menandatangani kesepakatan bersama tentang pembangunan lingkungan be­bas narkoba dan lingkungan sejahtera di wilayah Sumut,” terangnya.

Selain itu, juga dilaksana­kan program pencanangan lingkungan bebas narkoba yang disertai komitmen untuk memberikan sanksi sosial kepada warga lingkungan yang kedapatan menggunakan, mengedarkan ataupun menjadi bandar narkoba.

Dia menambahkan, selama tahun 2017 Polda Sumut telah menindak tegas kepada para pengedar narkoba yang melakukan perlawanan mengakibatkan 5 tersangka meninggal dunia dengan total barang bukti 54,5 kg sabu, 35 ribu pil ekstasi dan 2 pucuk senjata api.

“Pada 26 Januari 2017 Polda Sumut dengan Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka yang melakukan perlawanan dan satu orang meninggal dunia (mantan anggota Polri). Banyak lagi kasus-kasus yang menonjol tentang narkoba ditindak dengan tegas baik itu oleh Polda Sumut, BNN dan Bareskrim Polri,” pungkasnya.

Kunker Komisi III DRP itu disambut Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Waka Polda Brigjen Pol Agus Andrianto, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto, pejabat utama dan para Kapolres jajaran.

Anggota Komisi III DPR RI yang turut dalam rombongan, Junimart Girsang (F-PDIP), Drs KH Nawafie Saleh (F-Golkar), Wihadi Wiyanto (F-Gerindra), Erma Suryani Ranik (F-P Demokrat), H Muslim Ayub (F-PAN), H Abdul Kadir Karding (F-PKB), H Aboe Bakar Alhabsy (F-PKS), Drs H Hasrul Azwar (F-PPP), Drs Akbar Faisal (F-P Nasdem), Dr H Dossy Iskandar Prasetyo (F-P Hanura). (ial)