Kenaikan Iuran BPJS Hingga 2 Kali Lipat akan Menambah Beban Hidup Rakyat

 

BPJS Kesehatan. Ist

Medan | Jurnal Asia
Kenaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan hingga 2 kali lipat dinilai kebijakan yang tidak populis bagi rakyat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumatera Utara (Sumut), Padian Adi S Siregar, Jumat (6/9/2019).

“Kenaikan BPJS akan menambah beban hidup rakyat di saat kemampuan ekonomi sedang sulit. Selain itu, kenaikan iuran yang terjadi sangat menciderai rasa keadilan di masyarakat, bagaimana tidak kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai buruk, justru tidak berbanding lurus dengan evaluasi kinerja yang dilakukan di tubuh manajemen bukan malah ditambah dengan kenaikan iuran,” ujarnya.

Ia mengatakan menaikkan iuran bukan menyelesaikan permasalahan BPJS Kesehatan yang defisit dan terutang milyaran rupiah di beberapa rumah sakit, karena akar masalahnya pemerintah tidak maksimal menekan angka penyakit melalui pencegahan yang gagal.

“Jadi, kenaikan iuran justru mendapat penolakan dari peserta BPJS Kesehatan, karena pelayanan BPJS Kesehatan tidak maksimal apalagi penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan sudah terbatas,” kata Padian.

Maka, masih dikatakannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya jargon semata, tetapi faktanya justru “mesin peras”¬† ¬†untuk rakyat yang dipungut iuran yang mahal tetapi rakyat tidak merasakan manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak menanggung biaya pengobatannya.

“Bukankah tujuan rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk mengurangi beban biaya pengobatan yang sangat mahal, bukan malah justru kebalikannya menjadi peserta JKN malah lebih mahal dibandingkan asuransi konvensional,” imbuhnya.

Reformasi Total BPJS
Namun demikian, dikemukakan Padian jika pemerintah tetap ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan, maka mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi total terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan.

“Pertama, hilangkan kelas layanan, iuran BPJS berkeadilan, yang mampu membayar lebih tinggi,” jelas Padian.

Kedua, daftar peserta BPJS Kesehatan kategori PBI harus diverifikasi ulang agar lebih transparan dan akuntabel. Ketiga, Manajemen BPJS Kesehatan harus membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri/pekerja bukan penerima upah, yang mencapai 54 persen.

“Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJS Kesehatan. Di sisi yang lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan semakin tinggi,” tegasnya.

Terakhir, verifikasi untuk menjadi mitra faskes tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik juga harus dilakukan verifikasi. Khususnya terkait ketersediaan dan jumlah dokter.

Selain itu, perlu didorong pemerintah untuk memprioritaskan skenario yang lain, seperti merelokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok untuk menambal defisit finansial BPJS Kesehatan, dan tidak perlu menaikkan tarif.

“Kenaikan tarif adalah skenario terakhir. Atau setidaknya pemerintah melakukan kombinasi keduanya,” tukasnya.(wo)