Medan – Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi kembali melantik empat pejabat eselon II hasil dari Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sumut di Kantor Gubsu, Selasa (7/3).
Keempat pejabat yang dilantik untuk tahap kedua masing-masing yakni Suriadi Bahar SH MH sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Drs Agustama APT MKes sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Ir Dahler MMA sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta dr Ria Nofida Telaumbanua MKes sebagai Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Hadir dalam pelantikan Kapoldasu Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel MSi, Sekretaris Utama BKKBN Pusat Nofrizal, Kepala Perwakilan BKKBN Temazaro Zega.
Menurut Gubsu Erry Nuradi, sebagai pimpinan SKPD harus dapat menjadi contoh yang baik terhadap bawahan dengan memiliki disiplin yang tinggi, bertindak tegas terhadap staf yang melanggar disiplin serta berperan dalam penerapan pengawasan melewat (waskat) oleh atasan terhadap bawahan.
“Sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama harus mampu menciptakan clean government dan good governance. Tunjukkan pada masyarakat sebagai ASN Pemprovsu yang dilantik dari hasil seleksi terbuka secara kompetitif dan transparan dengan bekerja secara professional, berprestasi, memiliki etos kerja dan motivasi yang tinggi, mampu menciptakan inovasi-inovasi dan kreatif sehingga menjadi motor penggerak pembangunan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu),” ujar Erry.
Kepada para pejabat yang dilantik, Kaban Kesbangpol Linmas Suriadi Bahar SH MH agar dapat melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
Suriadi sendiri diketahui merupakan personil Kepolisian Polda Sumut berpangkat AKBP.
Terkait hal ini, Gubsu mengatakan bukan baru kali ini saja jabatan Kaban Kesbangpol Linmas itu dijabat oleh seseorang yang berasal dari lingkup di luar PNS murni.
“Kemarin juga Kesbangpol pernah dijabat oleh seorang TNI, Pak Ediaman Saragih. Bahkan yang terakhir Pak Zul Taufik juga sebagai Pelaksana Tugas juga seorang TNI,” kata Erry.
Ia menegaskan, hal ini adalah hal yang biasa. Apalagi jabatan ini direncanakan merupakan salah satu instansi dibawah Kemendagri.
Menurut Erry, dipimpinnya Kesbangpol oleh seseorang yang berasal dari lingkup di luar PNS murni, karena Kesbangpol itu memang memerlukan adanya standar khusus.
“Khususnya juga yang berhubungan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita yang perlu mendapat perhatian kita, seperti masalah keamanan, sehingga nanti koordinasinya akan lebih baik lagi,” ujar Gubsu.
Kepada Kadis Kesehatan Drs Agustama APT MKes diharapkan dapat melaksanakan program kerja penyelenggaraan di bidang kesehatan, khususnya pada program asuransi kesehatan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu yang tidak dapat berobat.
Sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Ir Dahler MMA, Gubsu berpesan agar mampu melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan pangan dengan mengidentifikasikan ketersediaan, konsumsi dan pemantauan pengelolaan cadangan serta pendistribusian pangan dengan mengendalikan kebijakan harga komoditas, mutu konsumsi dan penganekaragaman pangan.
Dan diharapkan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dr Ria Nofida Telaumbanua MKes dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan program-program dibidang pengendalian penduduk dan KB. (andri)