Medan | Jurnal Asia
Anggota DPRD Sumut, Muslim Simbolon mengatakan kurang sependapat dengan sikap kalangan anggota dewan yang ingin menggulirkan hak interplasi kepada Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
Bahkan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan agar interplasi jangan lagi dijadikan “dagelan politik’ seperti yang lalu-lalu. “Kita menghormati sikap para anggota DPRD Sumut yang mengusulkan akan menggunakan hak interplasi, apalagi hal itu memang dilindungi undang undaang. Namun kita harap interplasi yang digagas bukan karena kebencian atau kemarahan kepada gubernur secara pribadi,” kata Muslim di gedung dewan, Kamis (12/6).
Dia menegaskan, hendaknya gagasan untuk menggunakan hak individual itu murni karena memang ingin mengingatkan gubernur akan tugas dan tanggungjawabnya dalam menggunakan uang rakyat.
Hal itu, disampaikan Muslim, mengingatkan pengalaman buruk di internal DPRD Sumut, pada proses interplasi yang pernah bergulir beberapa waktu lalu, yang akhirnya kandas dan diduga menjadi ajang transaksional. “Ketika itu semangat interplasi anggota DPRD Sumut cukup tinggi dan kuat. Sayangnya pada saat hari ‘H’ pengambilan keputusan, justru banyak yang balik belakang,” ungkapnya.
Mengingat pengalaman lalu itu pula, makanya Muslim mengaku tidak berniat ikut menggunakan haknya melakukan interplasi. Menurutnya tindakan ikut melakukan penandatanganan interplasi tersebut harus benar-benar diwujudkan dan memiliki pertanggungjawaban di hadapan rakyat. Namun demikian sebut Muslim, dia tetap hadir nantinya jika paripurna interplasi tetap dijadwal.
“Yah kalau memang diagendakan di paripurna saya wajib datang,” ujar politisi daerah pemilihan Asahan, Batubara dan Tanjungbalai itu. Terkait transparansi penggunaan APBD Sumut, menurutnya, sebaiknya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) saja yang melakukan audit investigatif. “Jangan kita melakukan praduga terlebih dahulu terhadap tata kelola keuangan Pemprovsu sebelum ada audit investigatif BPK ,” sebutnya. Dia meyakini, BPK akan lebih cermat melakukan penyelidikan jika memang ada kebocoran anggaran, apakah digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau memang target keuangan Pemprovsu yang terlalu tinggi. “Audit investigatif dibutuhkan sekaligus untuk mengklirkan persoalan anggaran sehingga tidak sampai dijadikan konsumsi politik yang dapat menghambat kinerja gubernur dan perangkatnya dalam pembangunan Sumut,” sebut anggota Komisi C membidangi keuangan daerah itu. (Isvan)