Ini Kata Kasatlantas Polrestabes Medan Terkait Larangan GPS

Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Juliani Prihartini. Ist

Medan | Jurnal Asia
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penggunaan Global Positioning System (GPS) di telepon seluler saat berkendara.

Dilansir okezone.com, MK menegaskan bila mengemudi sambil melihat HP bisa dipenjara sesuai dengan UU LLAJ. Sebagaimana di dalam terdapat di Pasal 283 UU 22/2009.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam 155 Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu,” tulis putusan MK.

Menanggapi soal larangan menggunakan GPS saat berkendara, Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Juliani Prihartini menyampaikan putusan MK akan dipelajari terlebih dahulu.

“Saya pelajari terlebih dahulu. Bagaimana maksud dari hasil putusan MK,” ujarnya.

Untuk penindakan yang akan dilakukan, lanjut Juliani tetap mengacu legalitas formal UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

“Kalau ada payung hukum atau aturan yang jelas, di mana aturan yang mengaturnya itu bisa dilakukan (penindakan),” jelasnya.(wo)