Medan – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara diminta memberikan data yang akurat mengenai jumlah kendaraan bermotor yang teregistrasi di daerah itu, terutama kendaraan yang aktif.
Dalam rapat dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut di Medan, Selasa (10/1), anggota Komisi C DPRD Sumut Muslim Simbolon mengatakan, sangat disayangkan belum pernah didapatkan data yang akurat mengenai jumlah kendaraan bermotor di provinsi itu.
Padahal data tersebut sangat dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak kendaraan bermotor yang menjadi “primadona” dalam PAD Pemprov Sumut.
“Kita ingin tahu, datanya berbanding lurus atau tidak, atau justru ada kebocoran (dalam pajak kendaraan bermotor),” katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku merasa miris dengan data di Ditlantas Polda Sumut, apalagi tidak terkoneksi dengan Dinas Pendapatan Daerah Sumut.
Pihaknya mengharapkan Ditlantas Polda Sumut dapat mengakuratkan data tersebut, terutama kendaraan yang masih produktif agar tidak menimbulkan potensi kebocoran.
Akurasi data kendaraan bermotor itu sangat penting karena menjadi “napas” dalam PAD Sumut dan untuk menghilangkan kesan tuding-tudingan dengan Dinas Pendapatan Daerah Sumut.
Apalagi belum lama ini, ada program peremajaan taksi dengan menjadikan sejumlah taksi menjadi mobil pribadi dengan pelat hitam.
“Informasinya, buku hitam (BPKB)-nya diperjualbelilan, kalau tidak salah Rp15 juta,” katanya.
Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso mengakui, pihaknya belum bisa memberikan data kendaraan bermotor yang 100 persen akurat karena tidak memiliki data kendaraan yang masih operasional.
Penyebabnya cukup beragam, seperti adanya pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak dan adanya kendaraan yang hilang tetapi tidak pernah dilaporkan sehingga data kendaraan lama dan baru tidak sinkron. (ant)