Dispenda Sumut Diragukan Optimalkan PAD

Medan | Jurnal Asia
Anggota DPRD Sumatera Utara meragukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihimpun Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumut bisa mencapai target sesuai estimasi APBD 2014. Hal itu disebabkan potensi sumbernya belum didukung dengan data yang ril dan pemetaan (mapping) yang akurat.
“Kita tidak yakin PAD Sumut yang dihimpun Dispenda bisa mencapai hasil maksimal. Seharusnya untuk mencapai target maksimal PAD Sumut harus didukung pemetaan sumber-sumber pendapatan yang melibatkan instansi terkait seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepolisian,” kata anggota Komisi C DPRD Sumut, Muslim Simbolon menjawab wartawan, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dispenda Sumut, Rabu (5/2) di gedung dewan.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi C, Isma Fadly Pulungan, dihadiri sejumlah anggota dan Kadispenda H Rajali S Sos MSP serta sejumlah stafnya.
Menurut Muslim, seluruh laporan pihak Dispenda Sumut masih sangat diragukan dalam upaya pencapaian target PAD, karena sejauh ini instansi itu tidak pernah melakukan mapping terhadap sumber-sumber PAD secara maksimal. “Misalnya untuk menggali PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor saja, data Dispenda Sumut selalu berbeda dengan data dari Ditlantas Poldasu,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Belum lagi sumber-sumber lain, karena untuk menetapkan sumber PAD harus melibatkan beberapa instansi lain, misalnya Dinas Pertanian, Perkebunan, Koperasi dan lain-lain. “Jika sejumlah instansi ini dilibatkan maka akan diperoleh data ril, jumlah sumber PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi sesuai amanah UU No 8 tahun 2009 tentang pajak,” katanya.
Salah satu potensi PAD Sumut, misalnya melalui pajak kendaraan bermotor, dipaparkan Dr Victor Lumban Raja (Kabid PKB) bahwa pola penyusunan target PAD dengan beberapa variabel dan asumsi yang mampu digali instansi ini pada 2014. Begitupun disebutkan pencapaian target di sektor pajak kendaraan bisa saja menemui kendala pada pembayaran pajak, misalnya untuk kategori kasus pencurian kendraan bermotor (curanmor), kecelakaan dan bencana alam.
Selain ini lifestyle (gaya hidup) masyarakat terhadap kendaraan bermotor juga berpotensi terhadap estimasi tunggakan membayar pajak. “Untuk kasus kendaraan bermotor curian, mana mungkin lagi membayar pajak,” ujarnya.
Dalam RDP itu dipaparkan bahwa PAD Provinsi Sumut tahun 2014 diproyeksikan akan mencapai Rp4,9 triliun atau naik 2,81% dari tahun 2013, dan porsi terbesar penyumbang untuk PAD tersebut adalah pajak daerah yang mencapai Rp4,5 triliun lebih, termasuk pajak rokok yang diproyeksikan mencapai Rp500 miliar untuk tahun 2014. “Namun, demikian kita tetap memberi apresiasi atas langkah dan upaya Dispenda  Sumut dalam menggali potensi-potensi PAD di daerah ini,” kata Muslim. (Isvan)