Medan | Jurnal Asia
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar debat ketiga kandidat calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu), Selasa (19/6). Dalam debat yang digelar tadi malam di Hotel Santika, Jalan Kapten Maulana Lubis, berlangsung alot. Apalagi dua kubu pendukung dari Eramas dan Djoss saling sindir sebelum acara dimulai.
Awalnya, Edy Rahmayadi berpendapat buruknya iklim investasi di Sumut terjadi, karena banyak oknum pembuat keputusan yang berbohong. Edy Rahmayadi juga menyampaikan, semuanya harus kembali pada sumber hukum yakni Pancasila serta UUD 45. “Hukum membela kelompok tertentu bahkan hal tersebut diaminkan oleh aparat tertentu. Marilah bertaubat, agar kita benahi ini,” katanya. Edy menyayangkan upaya kriminalisasi yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Sementara itu, Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menyatakan, permasalahan konflik tanah Ramunia yang menurutnya banyak menindas rakyat kecil.
Pernyataan Djarot tersebut bermula saat menanggapi jawaban Edy Rahmayadi terkait upaya mendorong iklim investasi dalam hal penanganan hukum serta HAM.
“Masalah landreform atau reforma agraria sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, dalam sertifikasi untuk rakyat kecil. Saya harap tidak ada lagi rakyat kecil yang tertindas,” katanya.
Menurut Djarot masalah reforma agraria masih terkendala dengan konflik agraria yang terjadi di sumut.
“Contohnya Pak Manurung, seorang petani kecil di Ramunia tertindas dan tidak ada yang berpihak padanya,”
bebernya. Djarot mengatakan pihaknya siap mengawal reforma agraria dan mendukung upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pertanahan.
Sontak pernyataan tersebut ditanggapi oleh Cagubsu nomor satu, Edy Rahmayadi.
“Menurut saya masalah Ramunia hanya diketahui orang Sumut, kalau tidak orang Sumut dia tak akan tahu masalah Ramunia,” ungkapnya.
Edy menegaskan tanah Ramunia merupakan tanah negara serta ada oknum yang berbuat untuk kepentingannya semata. “Kebetulan pada 2015 itu tanggung jawab saya, ketika saya menjabat Pangdam,” katanya.
Sebelumnya, kedua pasang Cagub-Cawagub itu sempat berbeda paham terkait penanganan investasi di Sumut.
Djarot mengatakan penanganan investasi diawali dengan sistem perizinan terpadu, agar tidak ada pungutan liar yang menghambat investasi.
(bowo/tc/put)