Manila – Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Jumat (24/2), mengatakan tidak yakin mengapa Menteri Perdagangan Tiongkok membatalkan perjalanan ke negaranya dan menilai Beijing salah paham atas pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina tentang militerisasi di Laut Tiongkok Selatan.
Dalam pidato tempat ia menyatakan niat memiliki hubungan kuat dengan Tiongkok, Duterte mengatakan tidak ada kebutuhan menekannya guna mematuhi putusan arbitrase internasional pada tahun lalu.
Menteri Luar Negeri Perfecto Yasay, sebagai ketua pertemuan pemimpin Asia Tenggara, Selasa, mengatakan, kawasan itu memiliki “keprihatinan mendalam” tentang sarana persenjataan Tiongkok di pulau buatan di Laut Cina Selatan.
“Saya ingin meyakinkan Tiongkok, dan ini yang saya akan lakukan ketika saya di sana, bahwa kami akan berbicara sebagai teman,” katanya, mengacu pada perjalanan dia ke Tiongkok pada tahun lalu.
Dia juga mengatakan, negaranya, meskipun memiliki hubungan panjang dengan Amerika Serikat, “tidak wajib mengikuti” kebijakan luar negerinya. Pada awal Febuari, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Australia mengatakan Amerika Serikat perlu mengasah pengetahuannya mengenai sejarah Laut Tiongkok Selatan karena seluruh wilayah Tiongkok, yang direbut Jepang, telah dikembalikan.
Pengembalian itu dilakukan sesuai dengan perjanjian pasca-Perang Dunia II, tambahnya. Tiongkok dibuat geram oleh pemerintahan baru AS, khususnya terkait masalah di Laut Tiongkok Selatan.
Dalam sidang uji kepatutannya di Senat, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, akses Tiongkok ke pulau buatannya di Laut Tiongkok Selatan mesti ditutup.
Gedung Putih juga berjanji menjaga “wilayah internasional” di perairan strategis tersebut.
Sementara itu menurut Wang, Deklarasi Kairo 1943 dan Postdam 1945 menyebut dengan jelas bahwa Jepang harus mengembalikan seluruh wilayah Tiongkok, yang didudukinya.
Tiongkok bersedia membahas masalah di Laut Tiongkok Selatan sesuai dengan fakta sejarah dan hukum internasional bersama pihak yang berkonflik langsung, kata Wang.
Pemerintah Tiongkok hanya ingin menyelesaikan permasalahan itu dengan damai, dan posisi tersebut tidak akan berubah, tambahnya.
Ia menilai, negara di luar kawasan mestinya mendukung komitmen pemerintah Tiongkok dan pihak lain untuk menjaga perdamaian serta stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, dan tidak melakukan hal sebaliknya.
Sebelumnya, Tiongkok menyambut pernyataan Mattis, yang menyarankan agar diplomasi lebih dikedepankan untuk mengatasi konflik. (ant)