Sistem Zonasi Rugikan Siswa Berprestasi

Anggota DPR RI dari Komisi X, dr Sofyan Tan.Netty

Medan | Jurnal Asia
Anggota DPR RI dari Komisi X, dr Sofyan Tan mengusulkan sistem zonasi yang diberlakukan untuk penerimaan siswa baru ditinjau ulang. Dengan sistem penerimaan 90 persen siswa baru diambil dari zona terdekat, Sofyan Tan menilai bahwa ini merugikan siswa beprestasi di daerah.

Menurutnya, masalah penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi ini memunculkan masalah di setiap provinsi. Meskipun tujuannya baik, akan tetapi pemerataan itu memang belum bisa dilakukan saat ini.

Beberapa permasalahan yang kerap muncul di lapangan dari sistem zonasi 90:10 persen tersebut yakni menghambat anak-anak pintar di daerah masuk ke sekolah favorit.

“Anak-anak pintar hanya dikasih persentase 5 persen. Itu sangat sedikit sekali persentasenya. Sementara 5 persen lagi diperuntukan kuotanya bagi peserta didik yang memiliki alasan khusus misalnya perpindahan domisili orangtuanya,” katanya, Kamis (20/6)

Politisi dari PDI Perjuangan tersebut melanjutkan,  saat ini pembangunan SMA/SMK  di setiap daerah juga belum merata.

“Saya kasihan saja sama anak desa yang di desanya tidak ada sekolah bagus, kemudian dia berprestasi mau masuk sekolah favorit, tapi karena lokasinya jauh jadi terhambat. Ini menyebabkan ketidakadilan bagi anak yang pintar,” ujarnya.

Melihat dari segi tumpuan sistem ini memang sudah bagus, atas dasar itu Sofyan Tan mengusulkan agar jumlah persentase untuk peserta didik yang pintar ditambah. Jangan hanya 5 persen tetapi 30 persen kuota untuk peserta didik yang berprestasi dan untuk peserta didik yang terdekat kuotanya 70 persen.

Saat ini permasalahan sistem zonasi ini juga sedang menjadi pembahasan di Komisi X DPR RI. Minggu depan, katanya,  akan ada rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas ini.

“Dan ke depan kita juga akan memperjuangkan agar pendidikan di Indonesia ini merata sehingga sistem ini bisa diterapkan,” kata pemilik Yayasan Sultan Iskandar Muda tersebut.

Masalah ketimpangan pendidikan ini juga tidak bisa diatasi oleh provinsi saja. Provinsi juga tidak memiliki alokasi yang banyak untuk pembangunan SMA dan SMK.

“Atas dasar itu pada 2020 juga sesuai dengan program Pak Jokowi yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia, maka ke depan kita akan fokus pada meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak jomplang. Bantuan untuk siswa dan mahasiswa miskin juga akan ditambah di tahun depan,” pungkasnya.(nty)