Jakarta – Pemerintah memperbaiki penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menyinkronkan data siswa miskin yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Basis Data Terpadu agar lebih tepat sasaran.
“Terkait dengan distribusi KIP yang lebih ditekankan pada 2017 adalah verifikasi dan validasi data. Harus kroscek data dari Kemdikbud dengan data di Basis Data Terpadu,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (16/1).
Muhadjir menjelaskan pemerintah akan melakukan pengecekan ulang antara data pokok pendidikan dengan Basis Data Terpadu untuk penanggulangan kemiskinan sebelum menyalurkan KIP.
“Untuk menjamin KIP sampai ke peserta didik yang berhak menerima. Semoga di 2017 tidak ada masalah soal distribusi karena penataannya sudah menemukan pola,” kata Muhadjir.
Penyaluran KIP sebelumnya diberikan kepada peserta didik berdasarkan basis data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan yang disalurkan melalui desa. Namun penyaluran dengan sistem tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena data yang tidak akurat.
Sebagai contoh Muhadjir pernah menjelaskan ada penerima KIP yang sudah menikah, atau yang tidak melanjutkan sekolah karena telah bekerja.
Oleh karena itu, pada akhir tahun 2016 Muhadjir mengganti mekanisme penyaluran menggunakan data pokok pendidikan dan langsung menyalurkannya ke sekolah-sekolah.
(ant)