Bandung – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meresmikan tata kelola Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Sabtu (14/1).
Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti Deklarasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum oleh Prof Muhammad Nasir, Rektor Unpad Prof Tri Hanggono Achmad dan Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Rudiantara, MBA serta dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ir. H. Ahmad Heryawan, sejumlah pimpinan Dikti, pimpinan Unpad.
Menjadi PTN Badan Hukum, kata Menristek, berarti mendapatkan kepercayaan pengelolaan otonomi perguruan tinggi dari pemerintah. Kepercayaan ini bukan sekadar memberikan otonomi pengelolaan, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas institusi.
Oleh karena itu, ia mendorong Unpad untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah.
“Saya yakin dengan menjadi PTN Badan Hukum Unpad akan mampu mendongkrak jumlah publikasi ilmiah,” ujarnya
Menurut Nasir, hal tersebut penting karena bisa mendorong universitas yang ada di Indonesia menjadi perguruan tinggi berkelas dunia atau masuk top 500 university in the world.
Dari total 4.405 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, baru 2 perguruan tinggi yang mampu masuk dalam peringkat 500 perguruan tinggi terbaik dunia. Sedangkan pada peringkat jumlah publikasi ilmiah di tingkat ASEAN, Indonesia masih menempati urutan ke-4.
Dari peringkat nasional, Unpad menduduki rangking ke-9 sebagai perguruan tinggi dengan jumlah publikasi terbanyak di Indonesia berdasarkan data per 13 Januari.
“Unpad punya peluang dalam meningkatkan kualitas melalui otonomi dan mampu tembus dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia,” ujarnya.
Ketua MWA Unpad, Rudiantara, mengatakan bahwa Unpad bukan sekadar berganti status menjadi PTN-BH. Lebih dari itu tapi perlu melakukan perubahan mindset dalam mengelola universitas, yakni dari level jajaran pimpinan universitas, MWA, senat akademik, dosen, hingga mahasiswa.
“Di bidang pengelolaan keuangan, misalnya tidak lagi berbicara dari perspektif akuntan, tetapi mulai melangkah pada perspektif korporasi,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Unpad harus mampu memanfaatkan dengan baik berbagai aset dan sumber daya untuk menghasilkan kemaslahatan kepada para civitas akademika.
(ant)