Jakarta – Kementrian Perindustrian (Kemenperin) berupaya menggenjot program pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemenperin menganggap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi.
Pemerintah mentargetkan dapat terbangun link and match antara 355 perusahaan industri dengan 1.755 SMK dalam kurun wakru 2017-2019.
Sampai saat ini, kemenperin sudah menggandeng sebanyak 117 perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan 389 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam upaya menjalankan program pendidikan vokasi industri di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
Program ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnys diluncurkan program vokasi di Mojokerto, pada 28 Februari 2017 lalu, dengan melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK di Jawa Timur. ”Langkah tersebut merupakan amanat dari Instruksi Presiden tentang Revitalisasi SMK, yang juga untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia usaha saat ini,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, kemarin.
Menperin menyampaikan, Indonesia saat ini sampai 10 tahun ke depan masih akan menikmati bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya berada pada usia produktif.
”Mereka harus menjadi aktor-aktor pembangunan. Jangan sampai menjadi pengangguran yang justru akan membawa dampak sosial yang besar dalam pembangunan,” tegasnya
Sementara itu, pelaku industri juga memberi tanggapan positif akan program vokasi yang dicanangkan pemerintah tersebut. Salah satunya adalah PT Astra Honda Motor (AHM) yang juga memiliki kemitraan dengan beberapa SMK.
Pada periode 2017-2019, Kemenperin merancang sejumlah kegiatan untuk menyiapkan tenaga kerja industri tersertifikasi sebanyak 1.040.552 orang
Selain melalui pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, juga dilaksanakan Diklat 3in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja), pemagangan industri, serta sertifikasi kompetensi.
Implementasi program-program tersebut dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Kadin, Kemenristekdikti, dan Kemenaker.
(jpnn)