Solo – Indonesia dianggap belum serius dalam memberikan dorongan untuk lembaga pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan melalui studi yang dilakukan Komnas HAM, alokasi biaya dari pemerintah untuk pendidikan penyandang disabilitas masih minim.
“Dalam laporan koalisi NJO hak anak ke komite hak anak PBB itu dikatakan bahwa Indonesia belum terlalu serius di dalam memberikan alokasi anggaran yang cukup kepada seolah sekolah penyandang disabilitas,” kata Taufan di sela mengisi diskusi publik memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-69 di Universitas Sebelas Maret (UNS), Kamis (7/12).
Tak mengherankan, jika jumlah lembaga pendidikan bagi penyandang disabilitas milik swata lebih banyak dibanding sekolah-sekolah yang dibangun pemerintah untuk penyandang disabilitas.
Sebab itu, menurut Taufan perlu adanya terobosan agar kebijakan terkait anggaran untuk lembaga pendidikan khusus penyandang disabilitas bisa ditingkatkan.
Sementara itu, kata Taufan, Komnas HAM mendorong program kota ramah HAM. Dimana salah satu tujuannya untuk mewujudkan kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
Komnas HAM siap untuk mengevaluasi setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah agar dapat sesuai dengan kebutuhan para difabel.
“Dalam program ini, kami masukan indikator sensitivitas atau keramahan kota dan Kabupaten tidak hanya dalam artian fisik tapi lebih jauh adalah kebijakan-kebijakannya,” kata dia.
(rep)