35 Ribu Dosen Masih Lulusan S1/D3

Jakarta – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyebut Indonesia mengalami krisis dosen. Menurut data Kemristekdikti, masih ada 34.933 dosen lulusan S1, padahal syarat minimal dosen harus berpendidikan S2.

Untuk jenjang S3, tercatat ada 25.394 dosen dari jumlah ideal 30 ribu. Jumlah profesor juga baru 5.389 orang. Kondisi yang sama dialami oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengungkapkan banyak masalah berkelindan yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis dosen.

Budi mengakui banyak PTS yang belum memiliki grand desain untuk melaksanakan pendidikan tinggi. Menurut Budi, bahkan pemerintah belum mempersiapkan sumber daya tenaga pengajar di perguruan tinggi dengan memadai.

Pada zaman dulu juga tidak ada tugas yang disertakan terhadap para dosen. Mereka tidak memiliki kewajiban meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat, hanya mengajar saja.

“Dulu persyaratan untuk mendirikan perguruan tinggi tidak ketat. Artinya, mereka bisa pinjam. Kemudian ini kan dibiarkan berlarut-larut. Akhirnya satu dosen dipakai di beberapa perguruan tinggi. Awalnya begitu,” kata Budi, kemarin.

Ketika UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan, banyak pihak tersentak. Undang-undang tersebut mewajibkan dosen yang mengajar S1, D3 dan D4, minimal menempuh jenjang pendidikan S2.

Sementara, di lapangan masih banyak lulusan S1 dan D3 yang mengajar. Budi mengungkapkan, kebijakan pemerintah pada saat itu tidak disertai dengan kebijakan teknis.

Kebijakan teknis yang dimaksud Budi, misalnya dalam bentuk pembukaan S2 dan S3 di berbagai universitas. Kondisi itu berbeda dengan negara-negara lain, misalnya Malaysia.

Budi menuturkan, saat Malaysia menerapkan kebijakan serupa, pemerintah melakukan pembukaan S2 dan S3 dimana-mana. Banyak perguruan tinggi diberikan mandat untuk membuka pendidikan S2 dan S3.

“Peraturan kita tidak berlaku semacam itu sehingga kalau sekarang kita krisis ini diakibatkan kebijakan-kebijakan yang salah juga. Seandainya pemerintah sigap melakukan pembukaan S2 di berbagai titik itu akan cepat menyelesaikan,” ujar Budi. (rep)

Close Ads X
Close Ads X