Bupati Karo Terima LHP BPK Perwakilan Sumut Tahun 2018

Bupati Karo Terkelin Brahmana menerima LHP BPK Perwakilan Provsu Tahun 2018 di Kantor BPK Sumut. Ist

Karo | Jurnal Asia
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar pertemuan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (28/3).

Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan saat menerima buku LHP (laporan hasil pemeriksaan) kategori penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian dan penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi, dapat dilihat dari grafik neracanya mengalami perubahan lebih baik secara signifikan ditahun 2018 dibanding pada tahun 2017 yang lalu belum maksimal.

“Misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) OPD (Organisasi Perangkat Daerah), di tahun 2017 presentase kasus temuan ada 14 kasus, jumlah rekomendasi ada 66 kasus, sudah selesai 32 kasus, belum selesai 23 kasus, untuk belum ditindak lanjut oleh OPD ada 11 kasus,” sebutnya.

Sedangkan  LKPD Tahun 2018 ini presentase kasus temuan ada 14 kasus, jumlah rekomendasi ada 66 kasus, sudah selesai 50 kasus, belum selesai 14 kasus sedangkan belum ditindak lanjut oleh OPD 2 kasus.

Dari sudut presentasi grafiknya sesuai LHP tahun 2017 dalam keseluruhan disimpulkan kinerja OPD kab karo dalam menyikapi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara 68,83 % cukup lumayan.

“Peningkatan semakin baik saat di tahun 2018 oleh OPD Karo dengan mendapat presentase 70,98 % jika dilihat ada kenaikan pengelolaan keuangan naik hampir 2 % cukup memuaskan,” ujarnya.

Namun demikian Terkelin berharap pihaknya jangan berpuas diri dulu. “Setiap apa yang sudah kita capai, tapi jadikan peningkatan lebih baik lagi ditahun tahun berikutnya, ini para OPD menyikapi lebih serius lagi , khususnya Inspektorat selalu adakan pengawasan dan teguran bagi OPD yang belum menyelesaikan keuangannya secara tuntas,” pungkasnya.

Sementara Kepala Inspektorat Philemon Brahmana mengatakan apa yang disampaikan Bupati Karo akan menjadi acuan untuk memacu OPD.

“Sehingga kedepan kita akan pacu OPD untuk menyelesaikan keuangannya sesuai temuan BPK, baik secara adminitrasi dan TGR (tuntutan ganti rugi),” ungkapnya.

“Disamping itu kita juga apresiasi adanya peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, walaupun masih ada beberapa OPD kadang kala telat untuk menyelesaikan keuangannya,” sambungnya.(herman/wo)