BPK Beri Predikat WDP untuk Laporan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2018

Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi wakil ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban menerima laporan keuangan di gedung BPK perwakilan Sumut di Jalan Imam Bonjol No.22 Medan. Ist

Karo | Jurnal Asia
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Kabupaten Karo tahun 2018.

Hal ini disampaikan Kepala BPK perwakilan Sumut Dra. V.M Ambar Wahyuni M.M Ak.CA saat menyerahkan dokumen laporan hasil keuangan Per 31 Desember 2018 di Kantor BPK Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (28/5/2019)

Kendati begitu, pihak BPK menemukan kondisi yang sesuai SPl (sistem pengendalian intern) terhadap Pemda Karo yakni ketekoran kas pada bendahara pengeluaran di Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe.

Penatausahaan persediaan pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak tertib. Kemudian pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak memadai.

Penatausahaan aset tetap tidak tertib, serta perhitungan penyusutan aset tetap belum mengacu pada kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

“Pengendalian realisasi belanja dana bantuan operasional sekolah (BOS) kurang memadai,” ujarnya.

Menurut Ambar, didalam laporan keuangan tersebut BPK sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Karo agar menginstruksikan kejajaran SKPD terkait  beberapa temuan. Kiranya kedepan lebih cermat dan hati hati dalam pengawasan penggunaaan anggaran.

“Saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan lebih jauh, namun kedepan agar dibenahi apa yang harus dibenahi, sehingga tahun akan mendatang lebih baik lagi dan saat ini Pemda Karo kita rangkum dalam resume dasar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” terangnya.

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana membenarkan ada beberapa temuan yang dituangkan oleh BPK dalan laporan hasil keuangan Per 31 Desember 2018. Menurutnya hal itu sebagai atensi untuk  ditindaklanjuti sesuai rekomendasi untuk memperbaiki temuan keuangan SKPD yang disebutkan.

“Dapat kita lihat, tercatat dalam laporan hasil keuangan direkomendasikan agar kembali menekankan pertajam pengawasan dan lebih cermat lagi, menginstruksikan pengembalian kerugian daerah ke kas daerah sesuai arahan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi (MP TP – TGR),” ungkap Terkelin.

Meskipun demikian, BPK telah menentukan dasar opini WDP dengan Surat Nomor 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019 bagi keuangan pemda Karo Per 31 Desember 2018, dengan berbagai ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai standar SPI.

Di sisi lain, saldo akhir kas tertera sebesar Rp 148.405.153,00. Sedangkan opini tahun 2018 WDP, signifikan naik dibanding tahun 2017 dengan opini “Disclaimer”.

“Jadi tahun berikutnya kita akan berusaha  lebih baik lagi , agar ditahun 2019 bisa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” pungkasnya.(herman/wo)