Medan | Jurnal Asia
Direktur Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara, Andiwiana Septonarwanto mengatakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2018, hingga kini belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan sejumlah masalah dan salah satunya permohonan.
“Memang masalah permodalan jadi masalah utama. Selain legal aspect yang juga masih betul-betul dipikirkan supaya nanti saat terbentuk, BUMD Pangan bisa sustain (berkelanjutan). Saya rasa Pak Gubernur sedang memikirkannya dan ini termasuk salah satu fokusnya untuk merealisasikannya,” katanya di Medan, Rabu (24/4).
Menurutnya, pembentukan badan usaha ini nantinya akan berfungsi untuk memotong mata rantai distribusi pangan yang masih panjang. Selama ini, rantai distribusi pangan dari petani atau produsen hingga ke konsumen yang masih panjang menyebabkan harga pangan yang sampai ke tangan konsumen menjadi sangat tinggi.
“Itu juga menjadi salah satu pemicu inflasi. Tentu dengan adanya BUMD Pangan, nantinya harga bisa lebih terkendali,” ujarnya.
Jika BUMD Pangan sudah bisa terealisasi dan setiap daerah bisa memonitor distribusi hingga harga terkendali, maka inflasi akan bisa terjaga. Tentu, katanya, diharapkan BUMD Pangan bisa segera direalisasikan.(nty)