Tahun Politik Berpotensi Mengerek NPL Perbankan

Kantor BPR : Salah satu kantor BPR. Ist

Medan | Jurnal Asia
Ketua DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumut Syafruddin Siregar mengatakan, tahun politik biasanya selalu berpotensi mengerek kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).

Ia menyarankan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera Utara (Sumut) harus waspada dengan kondisi ini.

“Efeknya memang tidak langsung. Tapi setelah gelaran Pilpres dan Pileg tersebut biasanya terjadi. Makanya lebih baik wanti-wanti karena itu bisa mempengaruhi kinerjanya,” katanya.

Saat ini, NPL BPR di Sumut sekitar 6 persen. Di tahun 2019 ini, Perbarindo menargetkan NPL bisa di bawah 5 persen sesuai level indikatif Bank Indonesia (BI).

Pihaknya pun optimis target tersebut bisa tercapai mengingat NPL BPR sudah mencatatkan kinerja yang bagus setiap tahunnya dari sebelummya pernah dua digit. Karenanya, BPR selalu diminta agar selektif dalam menyalurkan kredit/pembiayaan terutama menjelang Pilpres dan Pileg.

Meski pasar BPR memang tetap fokus pada UMKM, tapi risiko macet tetap ‘terbuka’ setiap momen Pilpres dan Pileg.

Pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, sikap Perbarindo untuk berhati-hati dengan kenaikan NPL pada tahun politik sangat wajar. Sebab pinjaman cepat sejumlah calon banyak dilakukan lewat BPR.

BPR, kata Gunawan, memiliki keunggulan karena cepat dalam memproses kebutuhan nasabah. Jadi wajar saja jika BPR ini dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar dengan waktu yang singkat.

Terkait sektor paling rentan macet saat gelaran pilpres dan Pileg, sulit diperkirakan. Karena nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa beralibi untuk apa saja. Bisa sektor yang produktif atau konsumtif. (net)