Semarang – Kalangan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia Jawa Tengah (REI Jateng) mengaku masih kesulitan mewujudkan program rumah murah berharga Rp75 jutaan yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk karena spesifikasinya belum jelas.
“Kami perlu payung hukum sebelum membangun rumah murah ini agar ada spesifikasi bangunan yang jelas, termasuk bahan bangunan seperti apa yang boleh digunakan,” kata Wakil Ketua REI Jawa Tengah, Andi Kurniawan, kemarin.
Menurut dia, payung hukum sangat penting untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Meskipun demikian, hingga saat ini pihaknya masih mengkaji kemungkinan dibangunnya rumah murah program BTN tersebut.
“Pada dasarnya spek ini sangat perlu dibahas mengingat saat ini harga tanah kan sudah sebesar Rp 200.000/m2. Kalau tanah 60 m2 paling tidak harganya Rp 35 jutaan, ini belum material bangunan dan jasa tukang,” katanya.
Oleh karena itu, kata Andi, pihaknya menilai program rumah murah yang dikeluarkan oleh BTN ini tidak bisa disamakan dengan rumah murah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Untuk diketahui, harga rumah murah program FLPP saat ini Rp123 juta.
“Belum lagi sarana dan prasarana yang harus dibangun di kawasan perumahan murah ini membutuhkan dana yang tidak sedikit,” katanya.
Sementara itu, kendala lain adalah segmentasi pasar yang kurang tepat untuk rumah murah ini. Andi mengatakan bahwa segmentasi rumah murah program BTN adalah pekerja informal. Padahal, pekerja informal kebanyakan bekerja di daerah perkotaan. (bc)