Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan berencana akan kembali menggulirkan fasilitas Pemberian Uang Muka Perumahan (PUMP) dan renovasi rumah dalam waktu dekat. Saat ini pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah membicarakan dengan perbankan untuk besaran bunganya.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyambut baik akan kembali digulirkannya program yang dulu pernah ada tersebut ketika sebelum PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, adanya fasilitas PUMP dan renovasi rumah oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut bisa membuat BUMN jaminan sosial tersebut menggapai target dalam hal membangun 30.000 rumah susun untuk pekerja, sebagaimana target yang pernah ditetapkan pada 2015. Bahkan, diharapkan bisa lebih tinggi dari angka tersebut.
“Justru bagus kembali adanya fasilitas PUMP. Karena BPJS Ketenagakerjaan pada 2015 diberikan target belum tercapai yakni 30.000 rumah susun pekerja. Saya kira dengan konsep ini, berarti bisa mempercepat target BPJS Ketenagakerjaan. Harusnya juga bisa lebih besar dari itu (30.000 unit),” ujarnya, Rabu (15/2).
Sebab, kata dia, tenaga kerja di Indonesia saja jumlahnya mencapai 22,6 juta. Apalagi angka tersebut sudah termasuk para pekerja informal yang belum memiliki rumah.
“Semua itu butuh fasilitas dan memang hak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, saya kira bagus,” tukasnya.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan perbankan untuk besaran bunga yang menguntungkan bagi peserta.
Sebelumnya program uang muka perumahan (PUMP) PT Jamsostek memberikan pinjaman hingga Rp20 juta dengan bunga subsidi yang lebih murah dari bunga pasar.
Info yang diperoleh, pinjaman uang muka dan renovasi rumah BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan hingga Rp50 juta, bukan hanya kepada pekerja berupah rendah, tetapi juga kepada kalangan menengah.
Di samping uang muka dan dana renovasi rumah, BPJS Ketenagakerjaan juga sedang mempersiapkan program diskon, di mana kartu kepesertaan dijadikan alat bayar pada toko-toko tertentu dengan mendapatkan diskon harga.
Penambahan manfaat tersebut, kata Agus, untuk menjadikan kepesertaan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga berdasarkan manfaat.
“Pekerja dan pemberi kerja mau mendaftar karena manfaat lebih dari program BPJS-TK,” ucap Agus. (ant)