Jakarta | Jurnal Asia
Pertamina menyiapkan sejumlah rencana pengembangan bisnis ke depan dalam rangka mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi nasional yang meningkat setiap tahun.
Sebut saja terkait biofuel. Direktur Utama PT Pertamina (persero), Nicke Widyawati, mengungkapkan saat ini Pertamina tengah menjajaki studi pembangunan Green Refinery di Indonesia. Green Refinery ini berupa kilang yang khusus mengolah vegetasi seperti sawit, tebu dan lainnya menjadi biofuel.
“Untuk mendukung program pemerintah menurunjan defisit transaksi berjalan, kami berencana memproduksi B20, pengurangan impor BBM dan gas elpiji. Kalau kita bisa kurangi impor 225 ribu barel itu akan sangat membantu program pemerintah tersebut. Sementara untuk B20 kita akan mulai kembangkan proyek green energy di Dumai dan Plaju,” ujar Nicke.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menekankan peran Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia. BUMN Migas ini diharapkan dapat membantu program pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar bakar diesel 20 persen (B20).
“Pertamina sebagai batu penjuru, pemimpin dalam mengembangkan B20,” katanya saat membuka PEF 2018.
Selain itu, forum ini untuk memberikan kebijakan energi masa depan, pengembangan sumber energi dan sarana penunjangnya, serta peluang investasi dalam kerangka ketahanan energi nasional. Pertamina menyadari, permintaan energi akan terus meningkat setiap tahunnya.
Indonesia diperkirakan akan semakin tumbuh dan tercatat populasinya naik sekitar 1,24 persen per tahun. Perekonomian juga tumbuh 5,2 sampai 5,3 persen pada tahun 2019 mendatang. Seiring dengan meningkatnya hal tersebut, Pertamina memperkirakan permintaan energi juga terus meningkat.
Permintaan energi dari sektor kelistrikan diproyeksikan meningkat 8,15 persen per tahun hingga 2030. Sementara pertumbuhan permintaan energi dari sektor transportasi diproyeksikan sekitar 3,43 persen per tahun.
Tak hanya itu, pemerintah Indonesia memiliki rencana yang sangat agresif dalam membangun infrastruktur dari tahun 2015 hingga 2019. Infrastruktur itu mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 2.600 kilometer (km), jalan tol sepanjang 1.000 km, 15 lapangan udara, 24 pelabuhan serta rel kereta api baru sepanjang 3.258 km.
Seluruh pembangunan ini nantinya akan mendorong mobilisasi orang dan barang secara masif, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kebutuhan energi di masa mendatang. (rol|swm)