Pemerintah Harus Serius Tangani NTP Sumut yang Anjlok

 

Para petani jagung sedang bekerja.Netty

Medan | Jurnal Asia
Nilai Tukar Petani ‎(NTP) di Sumatra Utara (Sumut) pada Juni 2019 anjlok 1,64% menjadi 96,52 dibandingkan Mei 2019 sebesar 98,14. Tingkat kemampuan atau daya beli petani Sumut yang terus anjlok harus menjadi perhatian serius pemerintah karena NTP menjadi tolak ukur untuk melihat apakah petani sudah sejahtera atau tidak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, penurunan NTP di Sumut dipengaruhi oleh turunnya NTP pada dua subsektor yakni tanaman pangan (padi dan palawija) sebesar 1,90 persen dari 93,75 pada Mei 2019 menjadi 91,96 dan NTP subsektor tanaman perkebunan turun sebesar 3,98 persen dari 94,97 menjadi 91,19.

Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, mengatakan, semakin rendah NTP, maka tingkat kemampuan atau daya beli petani semakin lemah. Karena NTP diperoleh dari perbandingan Indeks harga yang diterima petani terhadap Indeks harga yang dibayar petani.

“Hasil pemantauan harga-harga pedesaan di Sumut pada Juni 2019 memang mengalami penurunan. Hal itu disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah jika dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian,” katanya, Jumat (5/7).

Tetapi di periode yang sama, NTP subsektor hortikultura naik 0,81 persen dari 93,01 menjadi 93,76. Kemudian subsektor peternakan naik 0,48 persen dari 102,42 menjadi 103,40 dan subsektor perikanan naik 0,52 persen dari 96,79 menjadi 97,29.

Menurut pengamat pertanian Sumut, Prof. Abdul Rauf, memang perlu perhatian serius pemerintah untuk menggenjot NTP Sumut. Salah satunya dengan pemerataan pembangunan di semua subsektor pertanian supaya pendapatan petani bisa terdongkrak.

“Jangan hanya fokus ke satu subsektor saja. Selain itu, tata niaga produk pertanian jangan hanya mengedepankan hasil di atas kertas. Perlu melihat dan mencatat realita di lapangan,” ucapnya.

Rauf mengatakan, jika melihat NTP Sumut yang terus anjlok, memang jadi PR pemerintah dan harus mencari solusi yang tepat. Selain itu, program-program yang ditelurkan juga harus bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian.

“Tidak semata bagaimana menggenjot kuantitas. Dengan begitu, produk asal Sumut bisa bersaing di pasaran,” pungkasnya.(nty)