Pasar Keuangan Terguncang, Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi Pengurangan Risiko

 

Ilustrasi pasar keuangan.Ist

Medan | Jurnal Asia
Mata uang Rupiah melemah ke kisaran 14.327 per US Dolar, sementara itu IHSG terpuruk 2 persen lebih di sesi 1 perdagangan pada hari ini. Kondisi pasar keuangan Indonesia tengah terguncang seiring dengan meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, pasca perundingan terakhir, kedua negara ini khususnya AS justru melancarkan serangan baru ke Tiongkok yang membuat kondisi pasar keuangan global terpuruk. Hal ini sangat mengkhawatirkan seluruh pelaku pasar di dunia, bukan hanya di tanah air.

“Ada begitu banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa perang dagang yang berlanjut ini akan membuat banyak negara berkembang terseret dalam arus krisis yang baru,” katanya, Selasa (6/8).

Sementara itu, Indonesia sendiri juga tengah mengalami tekanan hebat dari sisi indikator ekonomi makronya. Defisit transaksi berjalan menjadi salah satu tantangan yang tak mudah di tuntaskan di tengah pelemahan mata uang, melambatnya ekspor ditambah dengan kebutuhan barang modal maupun bahan baku yang tinggi untuk pembangunan.

Menurut Gunawan, Indonesia akan lebih kuat menghadapi tekanan ekonomi global. Akan tetapi, pemeritahan harus mempersiapkan diri untuk melakukan upaya agar bisa meminimalisir dampak dari keruwetan ekonomi dunia belakangan ini.

“Mau tidak mau harus ada yang dikorbankan,” tegasnya.

Ia melanjutkan, bisa saja yang dikorbankan itu adalah pembangunan yang membutuhkan banyak sokongan bahan baku maupun barang modal dari negara lain. Yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah adanya potensi capital outflow yang bisa memicu defisit transaksi pembayaran di tanah air. Jika capital outflow ini tak terbendung, rupiah maupun indeks saham bisa terpuruk.

Terlebih saat ini, US Dolar cenderung lebih diminati dibandingkan aset-aset dari negara berkembang yang dinilai lebih volatile. Selanjutnya adalah kita perlu mewaspadai potensi lonjakan harga pangan yang diakibatkan pelemahan tersebut.

“Ini sangat mengkhawatirkan mengingat laju tekanan inflasi nasional sudah diatass 2 persen selama tahun berjalan. Jadi memang seharusnya ada yang bisa dilakukan untuk meredam inflasi agar tidak lebih dari angka 3,5 persen,” tuturnya.

Untuk Sumut, kata dia, pelemahan pasar keuangan ini maupun kondisi ekonomi global yang cenderung memburuk sangat berpeluang menekan harga komoditas unggulan. Perang dagang ini bukan hanya lagi berbicara Tiongkok dan AS, tetapi AS dan negara lainnya, termasuk Jepang dengan Korea Selatan.

Artinya ada begitu banyak sentimen yang bisa membuat permintaan komoditas unggulan Sumut tidak begitu diminati.

Alhasil harganya berpotenssi turun, dan inflasi di Sumut itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi Sumut saat ini menanggung beban yang lebih berat dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ini tugas berat Gubernur maupun pemerintah daerah.

“Sumut akan berhadapan dengan masalah ekonomi rumit yang tidak mudah diselesaikan,” ucapnya.

Ia menambahkan, solusinya adalah menekan inflasi, mempercepat belanja pemerintah daerah dan melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok. Atau bila memungkinkan memperluas cakupan perlindungan kepada masyarakat miskin, jika seandainya Pemda memiliki program tersebut.(nty)