OJK Wajibkan BPR Miliki Modal Rp3 Miliar

BPR : Salah satu kantor BPR di Sumut.Netty

Medan | Jurnal Asia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang saat ini masih memiliki modal kurang dari Rp3 miliar agar dapat mencapai modal sebesar Rp3 miliar per 31 Desember 2019. Kemudian, dapat mencapai Rp6 miliar per 31 Desember 2024.

Sedangkan yang sudah memiliki modal inti di atas Rp3 miliar harus bisa mencapai modal sebesar Rp6 miliar per 31 Desember 2019. Karenanya, PerhimpunanĀ Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) terus mengebut pemenuhan modal inti BPR.

Ketua Perbarindo DPD Sumut Syafruddin Siregar mengatakan, pemenuhan modal inti memang menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perbarindo di Bandung pada 19 Februari 2019.

“Pemenuhan modal inti ini memang sangat penting untuk mendorong perkembangan BPR. Apalagi BPR juga akan bekerjasama dengan berbagai vendor ke depannya,” katanya.

Ia merinci, Sumut sendiri, dari 62 BPR/S yang beroperasi, lebih kurang 27 BPR masih memiliki modal inti di bawah Rp3 miliar. Sisanya sudah memiliki modal inti di atas Rp 3 miliar.

“Tapi dari jumlah itu, masih sedikit yang memiliki modal inti di atas Rp6 miliar,” ucapannya.

Jika tidak bisa memenuhi modal inti sesuai ketentuan OJK per 31 Desember 2019, maka BPR harus merger. Kalau tidak, harus menarik investor untuk berinvestasi.

Sebab, pemenuhan modal ini adalah sebuah kewajiban jadi harus terpenuhi per 31 Desember 2019.

Perbarindo pun sangat berharap agar semua BPR di Sumut bisa memenuhi kewajiban modal inti ini. Selain itu, pemenuhan modal inti ini juga bisa membuat pasar BPR lebih luas karena sudah lebih kuat dari sisi modal.

Meski sekarang bank umum banyak yang menggarap sektor mikro, tapi BPR memiliki keunggulan karena jaringan kantornya hingga pelosok.

“Jadi jika semakin besar modalnya, tentu nasabah juga bisa semakin banyak karena ekspansi-nya bisa lebih intens,” kata Syafruddin.(nty)