Krisis Listrik dan Gas, Pemprov Sumut Diimbau Segera Selesaikan Perencanaan Energi

Medan | Jurnal Asia
Untuk mengatasi krisis energi yakni listrik dan gas, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) dinilai perlu segera menyelesaikan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan energi pada tahun ini. Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, menuturkan saat ini per­tumbuhan kebutuhan energi sangat cepat, tapi jika tak segera diantisipasi maka akan tak sejalan dengan per­tumbuhan populasi dan industri yang lebih cepat.

Dia mencontohkan, Indonesia hanya memiliki rasio elektrifikasi saat ini 83 persen, dengan kapasitas pembangkit 52,5 GW. Artinya, masih terdapat lebih dari 40 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa menikmati listrik. Adapun, jumlah ini masih kalah jauh dengan elektrifikasi negara-negara tetangga.

“Kapasitas tersebut hanya bisa memenuhi 220 Watt per kapita, dan konsumsi 800 Kwh per kapita di Indonesia. Sementara itu, di Brunei konsumsinya sudah bisa 8.400 Kwh per kapita, Singapura 8.300 Kwh, dan Malaysia 3.500 Kwh,” ujarnya, Rabu (13/10).

Lebih lanjut, untuk minyak, saat ini dia memprediksi Indonesia masih harus mengimpor 900.000 barrel per hari. Berdasarkan Kebijakan Energi Na­sional (KEN), pada 2025, Indonesia diprediksi mengonsumsi energi 1,4 TOE per kapita dan listrik 2.500 Kwh per kapita. Adapun, pemerintah telah menyiapkan KEN dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“Khusus di Sumut listrik dan gas terus defisit. Kalau begini terus akan me­mengaruhi perlambatan per­ekonomian. Untuk mengatasi hal tersebut, RUEN harus sejalan dengan RUED. Daerah juga menyiapkan perencanaan untuk mandiri dalam pemenuhan energi,” tambah Tumiran.

Dia menyebutkan, dalam perencanaan tersebut, Pemprov Sumut perlu mem­proyeksi kebutuhan energi masa depan, dan memetakan sumber-sumber energi yang ada. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, Eddy Saputra, berharap RUED dapat disetujui pada tahun ini. Adapun, rencana pemenuhan energi secara mandiri di daerah ini, sebutnya, sangat memerlukan dukungan dan sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat. “Kalau sudah disetujui pada tahun ini, tahun depan kami bisa mulai me_rencanakan lebih rinci untuk rea­lisasinya,” pungkas Eddy. (bc)

Close Ads X
Close Ads X