KPPU Akan Lakukan Pengawasan Kemitraan di Sektor Perkebunan

Diskusi : Para narasumber sedang berdiskusi di acara Focus Group Discussion, kemarin.Ist

Medan | Jurnal Asia
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan lakukan pengawasan kemitraan pada usaha kecil hingga besar di sektor perkebunan. Hal ini sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2014 yakni pengusaha besar dan kecil harus memiliki posisi yang setara dalam bermitra.

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih mengatakan,
KPPU akan melakukan pengawasan, apakah dalam melakukan kemitraan pelaku usaha besar memiliki atau menguasai usaha menengah atau usaha kecil menjadi mitranya. Hal tersebut yang dilarang.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, kata dia, KPPU dapat memberikan surat peringatan hingga memberikan sanksi terberat denda Rp10 miliar. Atau direkomendasikan untuk ditutup izin usaha perusahaan yang digunakan.

“KPPU tidak ingin ada usaha kecil dikuasai atau dikendalikan pengusaha besar sehingga pengusaha kecil mati atau tidak berkembang,” katanya pada acara Focus Group Discussion dengan¬†Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Medan, kemarin.

Kasi penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, kantor wilayah BPN Sumut, Obed Milton Simamora menambahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60.

Namun, lanjutnya, di lapangan pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasinya. Sebab masih adanya ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir bagi para perusahaan, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kondisi tersebut disebabkan, antara lain, pengaturan dalam regulasi dan kebijakan yang satu dengan lainnya masih inkonsisten, mekanisme pelaksanaannya belum diatur secara jelas dan tegas. Perhitungan 20% juga masih belum jelas sehingga belum terdapat kesatuan pengaturan dan penafsiran yakni apakah perhitungannya berdasarkan dari luasan areal berdasarkan IUP atau HGU atau areal tertanam,” ucapnya.

Sementara Sekretaris GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting mengungkapkan, masih banyaknya kendala di lapangan dalam penerapan pola kemitraan dengan masyarakat. Salah satunya terkait areal kebun yang berada di wilayah hutan sehingga tidak ada masyarakat yang dapat diajak bermitra.

“Persoalan yang lain adalah masih banyaknya pelaku usaha di sektor perkebunan sawit yang belum memahami tugas dan fungsi KPPU dalam mengawasi kemitraan,” tukasnya.

Ia menambahkan, perjanjian kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM bertujuan untuk memberikan jaminan kesetaraan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berusaha. Hal ini penting, agar dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha besar dapat turut membina dan mengembangkan usaha pelaku UMKM, serta memperoleh jaminan barang atau produk yang berkualitas.

“Disisi lain, adanya perjanjian kemitraan ini dapat menumbuhkembangkan pelaku UMKM menjadi lebih besar dari sebelumnya dan memberikan kepastian usaha, pemasaran, permodalan dan sebagainya,” ucapnya.(nty)