Surabaya | Jurnal Asia
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanian Nasional (ATR/BPN) RI mendukung program menyiapkan lahan tanah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kita tidak sekedar bagi-bagi lahan namun menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Ferry mencontohkan pihaknya lebih baik menyiapkan lahan produktif seluas 100 hektare bagi kehidupan masyarakat bersama daripada memberikan dua hektare atau tiga hektare lahan kepada setiap kepala.
Ferry menyatakan saat ini Kementerian ATR/BPN RI konsentrasi mendukung program peningkatan ekonomi masyarakat. Selain menyiapkan lahan bagi kehidupan masyarakat, Ferry menggulirkan kebijakan penyerahan Hak Guna Usaha (HGU) bagi pedagang kaki lima yang menempati lahan milik negara.
HGU tersebut, menurut Ferry, dapat dijaminkan pedagang kaki lima kepada bank daerah setempat untuk mendapatkan dana pinjaman sebagai modal tambahan usaha. Ferry juga menargetkan 1.060.000 sertifikat melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) pada 2016 guna mendongkrak perekonomian masyarakat Indonesia.
Target sertifikasi Prona 2016 meningkat 50 persen dibandingkan 2015 yang mencapai 700 ribu sertifikat. Dari sasaran 1.060.000 sertifikat pada Prona 2016 itu, Kementerian ATR/BPN RI akan menitikberatkan 50 persen terhadap lahan pertanian produktif.
Ferry beralasan sasaran Prona 2016 pada aset pertanian guna mendukung ketahanan pangan, mendorong petani tidak hanya berperan sebagai pekerja namun pengelola dan pemilik lahan. Hal lainnya guna mengantisipasi alih fungsi lahan produktif menjadi komersil seperti pusat perbelanjaan, perumahan atau industri. Lebih lanjut, Ferry menyebutkan sertifikasi Prona dapat berimbas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
(ant)