Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, meminta Parlemen Uni Eropa untuk tidak mencampuri kebijakan Indonesia, khususnya dalam standarisasi crude palm oil (CPO).
Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.
“Jangan mencampuri urusan pertanian dalam negeri. Kita punya standar ISPO, kita sudah kerja sama dengan Malaysia RSPO, kita sudah join, kita punya standar sendiri untuk pertanian berkelanjutan. Silahkan diurus standarnya sendiri, Indonesia punya standar sendiri dan kita sudah sepakat dengan Malaysia,” kata Amran usai acara Rapimnas HKTI di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4).
Amran mengatakan, jika Uni Eropa terus melakukan kampanye hitam maka akan memberikan dampak secara langsung kepada kelompok petani sawit yang jumlahnya sekitar 30 juta.
Dampak yang dimaksud, kata Amran, kampanye hitam jika terus dilakukan maka akan menurunkan harga CPO. Ketika harga CPO turun, maka kelompok tani CPO yang jumlahnya 30 juta orang ini akan mencari pendapatan lain.
“Jika CPO ini turun harganya, komunitas petani ada 30 juta, ini bisa meninggalkan sawit, tapi sawitnya tetap, bergerak ke hutan untuk mencari pendapatan baru. Artinya merusak hutan, merambah hutan karena mencari kehidupan baru. Siapa yang bisa halangi kalau 30 juta bergerak,” tambahnya.
Lanjut Amran, pemerintah terus melakukan nego dengan beberapa negara Eropa soal resolusi sawit tersebut. Pemerintah telah berbicara dengan Jerman, Spanyol dan Denmark.
“Kami sudah bicara, Kami sudah sampaikan, ada community di bawah CPO, ada pedagang, petani, ini jauh lebih penting. Orang utan saja diperhatikan, ini orang beneran. Jadi pendekatannya jangan deforestasi, tapi community welfare, kalau harga turun CPO karena mereka black campaign, yang terjadi hutan semakin rusak karena mereka tinggalkan (sawit), tidak mungkin sawitnya ditebang. Pasti bergerak ke hutan mencari sumber pendapatan baru,” ungkapnya.
Amran mengimbau, kepada seluruh eksportir yang melakukan pengiriman ke negara-negara yang mengganggu kebijakan Indonesia soal CPO, maka harus dikurangi volume ekspornya.
“Untuk Indonesia, sekarang kita sudah mengalihkan CPO untuk biofuel, B20 7 juta, B30 13 juta. Kami himbau ke seluruh eksportir negara-negara yang mengganggu dikurangi ekspornya ke sana. Hitung-hitungan, ke Eropa berapa pasarnya, yang Prancis itu 200 ribu ton, enggak berpengaruh,” tutupnya. (dtf)