Medan | Jurnal Asia
Bisnis properti di Indonesia bisa dikatakan masih terus tumbuh meski kecil. Sektor ini dianggap memiliki peluang yang besar jika pengusaha properti tetap diberi dukungan oleh pemerintah dengan sejumlah kebijakan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) Bidang Infrastruktur dan Properti, Tomi Wistan mengatakan, salah satu program pemerintah dalam mendukung perkembangan properti adalah pembangunan sejuta unit rumah. Dengan usainya Pemilihan Presiden (Pilpers) 2019 ini, pebisnis properti ingin program ini terus berlanjut.
Tomi melanjutkan, Presiden terpilih nantinya diharapkan dapat memenuhi lima permintaan di sektor properti. Ia merinci, harapan pertama yakni program sejuta unit rumah yang sudah berjalan selama ini bisa ditingkatkan menjadi 1,5 juta rumah.
Kedua, di 2019 ini pemerintah harus segera mengeluarkan harga maksimal rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ketiga, untuk memaksimalkan khususnya pencapain program satu juta unit rumah menjadi 1,5 juta rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus dipisah menjadi kementerian PU dan PR.
Harapan keempat, kata dia, Kementrian
Perumahan Rakyat (PR) ini nantinya diharapakan konsentrasi dan optimalisasi dalam pencapaian program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Dan terakhir, masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti pelaku UMKM atau mikro bisnis dicarikan jalan keluar untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sehingga penyerapan program 1 juta unit rumah lebih cepat teroptimalisasi.
“Kami berharap, beberapa usulan ini bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Sehingga sektor properti di Indonesia dapat terus tumbuh,” katanya di Medan, Kamis (18/4).
Ia memprediksi, setelah Pilpres 2019 selesai, sektor perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pertumbuhannya akan lebih cepat akan bergerak. Apalagi, kata Tomi, hasil Pemilu hitungan cepat mengumumkan Jokowi masih unggul.
“Jika memang Jokowi tetap memimpin pemerintahan ini, program sejuta rumah ini akan lebih cepat terealisasi karena tinggal melanjutkan program yang sudah ada. Tinggal bagaimana Kementrian PUPR menjalankannya sehingga bisa menghasilkan kerja yang maksimal,” tegas Ketua Kehormatan Real Estate Indonesia (REI) Sumut ini.
Sedangkan sektor properti menengah ke atas, tambahnya, di 2020 mungkin akan bergerak tetapi tidak terlalu tumbuh. Karena di 2019, sektor perumahan menegah ke atas masih dalam tahap titik keseimbangan dan penyesuaian dari pendapatan atau berpindahan energi pendapatan dari sektor lainnya.
“Artinya begini, dunia ini cepat berkembang, di sisi lain ada pendapatan menurun di sisi lain terjadi peningkatan pendapatan khususnya bisnis online. Ini yang saya sebut dalam kondisi penyesuaian titik keseimbangan ekonomi untuk dunia usaha. Jika sudah seimbang, di 2020 perumahan menengah ke atas akan terlihat pertumbuhannya,” pungkasnya.(nty)