Jakarta – Tingkat suku bunga kredit sektor kelautan dan perikanan dinilai perlu diturunkan agar semakin banyak pelaku usaha yang berminat mengambilnya sembari mengembangkan sektor tersebut selaras dengan visi poros maritim dunia.
“KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Kadin sudah memulai dengan program Jaring, hanya saja bunga pengembalian kreditnya masih tergolong tinggi, mencapai 9,45 persen,” kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, menurut Abdul Halim, dibutuhkan keterbukaan di antara para pihak untuk memfasilitasi kesejahteraan pelaku usaha perikanan terutama yang berskala kecil.
Dia mencontohkan KKP dapat mempercepat penyelesaian program Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan agar kendala agunan yang kerap dipermasalahkan perbankan bisa terselesaikan.
“Demikian pula dengan perbankan, dibutuhkan kearifan dalam melihat potensi kemakmuran masyarakat pesisir di sektor usaha perikanan dan pergaraman skala kecil melalui pendampingan kredit lunak berbunga kecil,” katanya.
Pada titik ini, ujar Abdul Halim, pemerintah harus bekerja ekstra memastikan program kredit perikanan dan peragaraman bisa diakses dan memberi manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di seluruh 10.666 desa pesisir di Tanah Air.
Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2017 karena jumlah penyaluran yang ada tahun sebelumnya dinilai masih terlalu minim. “Khusus sektor kelautan dan perikanan, kami akan meningkatkan alokasi rencana ekspansi bisnis pada 2017,” kata Deputi Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Arif Sularso dalam acara Forum Bisnis dan Investasi Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (16/2).
Arif mencontohkan, dari total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016, hanya sebanyak satu persen atau sekitar Rp89 miliar yang disalurkan untuk sektor perikanan.
Namun pada tahun 2017 ini, lanjutnya, pihaknya menargetkan akan meningkatkan share dari keseluruhan penyaluran KUR menjadi lima persen atau diperkirakan sekitar Rp575 miliar. “Kami yakin bisa meningkatkan share dan kontribusi kami kepada sektor perikanan,” katanya.
Untuk itu, ujar dia, BNI juga menerapkan beberapa strategi untuk dapat mencapai target tersebut seperti kerja sama dengan divisi korporasi membuat skema pembiayaan rantai.
Dengan demikian, lanjutnya, pihak mengoptimalkan sejumlah hal seperti dari pemasok hingga vendor dari pelaku usaha yang telah menjadi debitor kredit korporasi dari perusahaan perbankan tersebut.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
“Informasi yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai tiga persen dari total angka Rp5.000 triliun yang tersedia,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, 7 November 2016.
Menurut Yugi Prayanto, jumlah penyaluran kredit sekitar Rp150 triliun tersebut dinilai masih terlalu sedikit. (ant)