Jakarta – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda menyarankan Indonesia perlu mengembangkan ekosistem yang mendukung peningkatan inklusi keuangan.
Presiden Joko Widodo menyebutkan dua kunci utama untuk menggenjot inklusi keuangan di tanah air, yakni penyederhanaan sistem dan kemudahan perizinan bagi pelaku jasa keuangan. Jika keduanya tak dilakukan, maka laju tingkat inklusi keuangan disebut tak akan secepat yang diharapkan.
“Dua hal ini kalau diselesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang diinginkan,” jelas Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/2).
Saat ini, menurut Jokowi, penyederhanaan sistem perlu dibenahi agar masyarakat lebih mudah punya akses ke lembaga keuangan. Demikian pula dengan perizinan bagi pelaku jasa keuangan untuk beroperasi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejauh ini pemerintah telah membuka akses jasa keuangan ke masyarakat melalui berbagai program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pasalnya, untuk mendapatkan bantuan tersebut, keluarga penerima manfaat harus membuka rekening terlebih dahulu di bank dan memanfaatkan bantuan itu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dengan begitu, pola perilaku masyarakat dari yang tadinya gemar menggenggam uang tunai juga bisa berubah seketika.
“Dari diskusi tadi, saran Ratu Maxima yang cukup jelas adalah Indonesia perlu mengembangkan ekosistem, sehingga market driven dari kegiatan ini berjalan dengan baik. Itu perbaikan yang harus kita lakukan,” ujar Darmin
Pemerintah menargetkan untuk bisa mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019. Sementara itu, hingga akhir 2017, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengaku rasio keuangan inklusif sudah mencapai 63 persen dari total penduduk Indonesia.
“Sehingga tahun 2019 targetnya adalah tingkat inklusi kami akan sama dengan negara-negara lain, yang sudah selama ini lebih maju dari Indonesia misalnya India dan negara-negara yang lain,” paparnya. (rep|cnn|swm)