Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui pernah meminjam dana pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit di 2016 lalu, untuk menambal APBN. Sekitar Rp 2 triliun dana pungutan BPDP sawit dipinjam sebentar untuk mengamankan anggaran negara.
Pinjaman sebesar Rp 2 triliun pada 2016 silam, rencananya dikembalikan ke BPDP sawit dalam tahun buku 2017 ini.
“Kemarin Kementerian Keuangan terpaksa mengambil atau meminjam uangnya dan kita akan segera kembalikan. Nanti kita usulkan di 2017 supaya cepat,” tutur Sri Mulyani, dalam Peluncuran Buku BPDP Kelapa Sawit, Peluncuran Program Replanting dan Skema Insentif BioDiesel baru di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5).
Ia pun berharap, APBN ke depan menjadi instrumen yang lebih kredibel. Sehingga, kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Jadi janji saya, mengeloala saya jauh lebih kredibel dan kami tidak pelu lagi melakukan tindakan tindakan meminjam dari BPDB,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menjamin pinjaman dana BPDP sawit Rp 2 triliun tahun lalu bisa dipertanggungjawabkan.
“Dalam rangka pengelolaan APBN 2016 semuanya transparan dan sedang diaudit oleh BPK,” tutup Sri Mulyani. (dtf)