BKPM Ajak Pengusaha Sebarluaskan Perbaikan Kebijakan Investasi

Jakarta | Jurnal Asia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengajak ka­langan dunia usaha untuk ikut me­nyebar­luaskan berbagai per­bai­kan iklim investasi kepada inves­tor. Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, Franky menilai informasi dari ka­langan dunia usaha yang sudah merasakan sendiri per­baikan iklim investasi yang sudah dilakukan pemerintah dapat lebih meyakinkan investor.

“Kami percaya, Kadin dan pelaku bisnis mampu ikut me­yakinkan dunia usaha inter­nasional, tentang berbagai refor­masi yang sudah dijalankan pemerintah di bidang investasi. Hal ini diperlukan untuk meng­hadapi persaingan menarik investasi yang cukup ketat,” katanya dalam Rakernas Kadin Indonesia Bidang Hubungan Inter­nasional bertema “Indonesia Incorporated: Enhancing Inter­national Relations for Sustainable Economic Growth” yang digelar di Jakarta, Rabu.

Franky mengatakan pe­me­rintah terus melakukan upaya perbaikan daya saing inves­tasi melalui serangkaian paket kebijakan yang sudah di­keluar­kan. Upaya terbaru adalah per­baikan kemudahan berusaha di Indonesia dan penerbitan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Pemerintah, kata dia, juga sudah melakukan berbagai te­robosan dalam memberikan layanan investasi, seperti mem­bangun sistem perizinan daring (online), pelayanan satu pintu maupun terobosan layanan seperti layanan investasi tiga jam dan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK).

“Pemerintah juga sudah mem­bentuk ‘task force’ (satuan tugas) untuk memastikan seluruh kebijakan yang sudah dihasilkan dapat terimplementasikan, ter­masuk di daerah. Hal ini me­rupakan bentuk keseriusan pe­merintah dalam menciptakan iklim innvestasi yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan inves­tasi dan menciptakan la­pangan kerja,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, BKPM dan Kadin menandatangani nota kesepahaman kerja sama teknis dan promosi bersama di bidang penanaman modal. Nota kesepahaman ter­se­­but ditandatangani oleh De­puti Bidang Pengendalian Pe­laksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hu­bungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani.

Turut hadir dalam acara pe­nandatanganan tersebut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Franky menjelaskan penanda­tanganan nota kese­pahaman tersebut merupakan bentuk konkrit upaya BKPM untuk men­jalin kemitraan dengan kalangan dunia usaha, me­nyebarluaskan informasi kebija­kan investasi yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian dan Pe­lak­sanaan BKPM Azhar Lubis menjelaskan ruang lingkup kerja sama yang dilakukan antara lain penyebarluasan informasi, pertukaran data dan informasi (data base) khususnya terkait potensi investasi ke Indonesia, serta kerja sama penyiapan bahan promosi.

“Kerja sama akan dilakukan juga dalam fasilitasi penerimaan dan pengiriman misi pengusaha asing dan nasional, kerja sama promosi penanaman modal, kerja sama sosialisasi dan pe­laksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kam­dani mengapresiasi lang­kah pemerintah yang telah me­ngeluarkan paket-paket ke­bijakan ekonomi yang disinyalir dapat mempercepat arus inves­tasi yang masuk ke dalam negeri. “Dengan ‘ease of doing business’ (kemudahan membuka bis­nis) yang lebih baik, maka dapat membuka investasi dan menciptakan lapangan kerja,” pungkasnya. (ant)