BI Prediksi Inflasi Sumut di 2019 Lebih Tinggi dari Tahun Lalu

Kepala BI Kantor Perwakilan Sumut, Wiwiek Sisto Widayat.Netty

Medan | Jurnal Asia
Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara (Sumut) memprediksi besaran inflasi Sumut sepanjang tahun 2019 lebih tinggi dari 2018. Bahkan berada di rentang atas sasaran inflasi nasional dampak kenaikan harga kelompok bahan makanan.

Kepala BI Kantor Perwakilan Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, saat ini sedang mengalami tekanan inflasi yang tinggi, dimana saat ini secara year to date (ytd) Juni 2019 Inflasi Sumut mencapai 4,30 persen. Angka tersebut sudah mendekati batas atas inflasi nasional 4,5%.

“Inflasi Sumut di 2019 diperkirakan 4,15 – 4.55 persen dari 2018 yang bisa ditekan hanya 1,23 persen. Prediksi itu mengacu pada data hingga Juni yang inflasi Sumut  secara year to year (yoy) sudah
mencapai 4,30 persen,” katanya di sela bincang-bincang bersama media di Medan, Senin (8/7).

Dia menyebutkan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah (Pemda) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut dalam mengendalikan inflasi di Sumut. Pemerintah di dalam pengendalian inflasi daerah terus melakukan diskusi, melakukan berbagai upaya mencari berbagai terobosan dalam mengendalikan inflasi ini. Karena masalahnya terkait kondisi suplay dan demand komoditi tertentu, terutama cabai merah.

“Memang peran dari cabai merah ini sangat besar kepada inflasi di tahun 2019 ini. Hampir 70% inflasi di Sumut ini dipengaruhi oleh cabai merah. Ini yang harus kita carikan solusinya. Bagaimana kita ke depan bisa mencari cara, solusi untuk menurunkan konsumsi, menurunkan harga dari cabai merah ini. Kalau tidak, kita bisa memiliki inflasi lebih tinggi dari sasaran inflasinya,” tegasnya.

Dia menyebutkan, beberapa hal yang harus dilakukan terkait pengendalian cabai merah ini, antara lain adalah, dibutuhkan database yang lengkap, terkait dengan cabai merah.

“Kita ingin database yang tidak hanya menunjukkan produksinya saja, tetapi juga peredaran cabai merah ini. Bagaimana konsumsinya, bagaimana pembentukan harga pokok di tingkat petani, pedagang besar, pedagang eceran, sehingga pemerintah daerah bisa masuk secara lebih spesifik, mana-mana yang bisa dipengaruhi, misalnya margin di pedagang besar hingga bagaimana meningkatkan efisiensi petani,” sebutnya.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, diperlukan adanya, anggaran dari Pemda untuk diperlukan sewaktu-waktu apabila memerlukan operasi pasar. Karena operasi pasar, pasti ada pihak yang harus menanggung kerugian, akibat harga yang tinggi, sementara kita akan perbaiki harga yang lebih rendah.

Ketiga, solusi jangka panjang, bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada petani, agar tidak menjual langsung ke masyarakat. Tetapi produksi petani bisa ditampung di dalam suatu lembaga atau institusi, seperti dalam alat yang bisa mempertahankan kualitas cabai untuk jangka yang lebih panjang 3-4 bulan.

“Sehingga pada saat petani produksinya tinggi, bisa disimpan dan bisa dijual pada waktu saat produksi tidak ada,” katanya.

Keempat, harus dilakukan kerjasama antar daerah. Kerjasama ini penting sekali, karena Pemda kabupaten kota, bisa mempengaruhi dan bisa memberikan support kepada petani agar bisa menjual kepada sesama daerahnya.

Dia menegaskan, hampir sebagian besar kebutuhan cabai, dikonsumsi di Kota Medan. Dan inflasi di Sumut 82 persen dibentuk di Kota Medan, selain ada tiga kota seperti P. Siantar 10 persen , Sibolga 3 persen, Padangsidimpuan 5 persen.

“Sehingga Medan merupakan titik prioritas utama kalau ingin mengendalikan inflasi di Sumut. Kendalikan inflasi di Medan, maka akan mengendalikan inflasi di Sumut,” tutupnya.(nty)