Jakarta | Jurnal Asia
PT ASDP Indonesia menggandeng Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) guna melayani pembayaran nontunai menggunakan uang elektronik pada pembayaran tiket kapal penyebrangan.
Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understandings/MoU) antara ASDP Indonesia dengan empat bank Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
Dengan MoU tersebut, pembayaran dengan uang elektronik ini nantinya dapat dilakukan untuk penyebrangan di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Gilimanuk. Direktur Komersil ASDP Indonesia Ferry M. Yusuf Hadi mengatakan kerja sama pembayaran tiket dengan uang elektronik ini dilakukan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai di lingkungan pelabuhan.
Saat ini, penggunaan uang tunai di pelabuhan masih sangat besar, yakni mencapai sekitar Rp7 triliun per tahun. Hal ini memicu terjadinya pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan.
“Di beberapa tempat di pelabuhan, masih ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) karena adanya uang tunai. Banyak yang mau masuk untuk merebutkan uang tunai itu,” ucap Ferry saat penandatangan kerja sama ASDP Indonesia dengan Himbara di Jakarta Pusat, Senin (13/8).
Selain itu, sambungnya, penggunaan uang elektronik dibutuhkan agar administrasi penumpang terdata dengan baik dan menghasilkan database yang nantinya bisa digunakan untuk hal-hal lain. Misalnya, saat ada kecelakaan penyebrangan. “Fenomena belakangan ini, ada kecelakaan kapal di penyebrangan, tapi ketika penyelamatan korban, datanya diragukan karena tidak ada administrasi yang baik,” katanya.
Untuk itu, pembayaran nontunai dan digitalisasi data penumpang perlu segera dilakukan. Adapun dalam kerja sama ini, ASDP Indonesia menargetkan proses peralihan pembayaran tunai ke non tunai ini bisa selesai pada Juni 2019.
“Fase pertama akan dilakukan pada 15 Agustus di empat pelabuhan. Lalu, pada momen Natal 2018. Ketiga, pada Maret 2019, hingga terakhir pada Juni 2019 diharapkan semua lintasan kami sudah bisa,” tuturnya.
Sekretaris Himbara Budi Satria mengatakan kerja sama ini akan memperkuat sinergi bisnis antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar saling menguntungkan.
“Ini juga untuk meminimalisir fraud dan memaksimalkan pencatatan data penumpang,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Berdasarkan data Himbara, sampai Juni 2018 jumlah pengguna uang elektronik Himbara telah mencapai 103,7 juta kartu atau meningkat 92 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 54,08 juta kartu. Sedangkan dari sisi nominal naik sekitar 240 persen menjadi Rp9,4 triliun dari Rp2,7 triliun pada periode yang sama. (cnn|swm)