Apindo Minta Pemko Medan Revisi Perda Terkait Penghitungan Retribusi IMB

 

Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adyaksa.Netty

Medan | Jurnal Asia
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara (Sumut) meminta Pemerintah Kota Medan untuk merevisi Peraturan Daerah tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, Perda tersebut dinilai bakal menghambat investasi.

Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adyaksa mengatakan, saat ini peraturan daerah mewajibkan pengusaha yang membangun tangki timbun dan kolam air atau kolam limbah harus berbayar. Caranya dengan menghitung isi bangunan atau kubikasi dan bukan menghitung berdasarkan luas bangunan.

Padahal, lanjut Laksama, retribusi mendirikan bangunan di Indonesia bahkan dari ketentuan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memakai perhitungan sekian persen dari Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atau luas berdasarkan meter persegi.

“Di Perda Medan ini, perhitungannya berdasarkan luas atau kubikasi. Artinya, jika kita bangun ruangan maka sampai udaranya dihitung dan ini tidak tepat, katanya, Jumat (31/5).

Atas hal tersebut, sambungnya, pihaknya sudah mengajukan permohonan penyelesaian non litigasi kepada Kemenkumham. Hasilnya, Perda tersebut diminta untuk direvisi dalam kurun waktu 90 hari setelah surat dikirimkan.

“Surat ini sudah dikeluarkan sejak 31 Januari lalu dan tidak digubris sampai saat ini padahal sudah lewat 90 hari. Tidak ada realisasinya,” ujarnya.

Dari catatan yang diperoleh disebutkan peraturan daerah yang diminta untuk revisi adalah perda nomor 5 tahun 2012 dan perda nomor 3 tahun 2015 tentang penghitungan retribusi IMB.(nty)