Jakarta – Republik Indonesia mampu mencapai swasembada sektor perikanan tanpa bantuan investasi atau dana asing bila sinergi antara kebijakan pemerintah dan masyarakat pesisir dapat terwujud dengan baik dan menyeluruh.
“Dahulukan masyarakat pesisir, bukan asing,” kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, di Jakarta, Rabu (18/1).
Menurut Abdul Halim, pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu, Indonesia bisa swasembada perikanan tanpa bantuan seperti investasi atau dana dari sejumlah lembaga atau negara asing.
Karena itu, dia berpendapat agar pelaku usaha dalam negeri benar-benar diberikan kesempatan dan jangan dihambat dengan berbagai aturan tanpa fasilitasi.
“Aturan yang sudah baik tidak boleh dikendorkan, hanya saja pemerintah perlu memfasilitasi pelaku usaha agar mudah dan merasa pasti dalam menjalankan usahanya,” katanya.
Kebijakan investasi di sektor kelautan dengan mengundang sejumlah pihak asing seperti untuk pemberdayaan pulau-pulau kecil, dinilai sejumlah pihak agar jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/1), menyatakan, pengelolaan pulau oleh pihak asing dicemaskan dapat mengecilkan peran masyarakat lokal dan berpotensi menimbulkan gesekan dan kerawanan sosial baru.
Untuk itu, politisi Partai Gerindra menegaskan bahwa kebijakan pemberian “karpet merah” kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau juga dapat mengganggu kepentingan nasional.
“Kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi,” tegasnya.
Apalagi, dia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan yang didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Sebelumnya, KKP bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia.
“Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).
Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.
Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah.
“Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu,” paparnya.
(ant)