Sikap Tegas Susi Berantas Illegal Fishing Mendunia

Wapres Jusuf Kalla (kiri) didampingi moderator Zanny Minton Beddoes (kanan) menyampaikan kebijakan pemerintah Indonesia bidang kelautan pada pembukaan Konferensi Kelautan Dunia 2017 di Nusa Dua, Bali, Kamis (23/2). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut dihadiri 300 peserta dari 58 negara termasuk sejumlah menteri untuk membahas berbagai isu tentang kelautan terutama bidang perekonomian dan investasi berkelanjutan dalam pengelolaan laut. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/aww/17.

Nusa Dua – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK), hadir dalam acara World Ocean Summit di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, JK bicara kerja keras pemerintah dalam mem­berantas illegal fishing.

Sikap tegas memberantas illegal fishing selama ini di­lakukan pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, di bawah komando Menteri Kelautan dan Pe­rikanan, Susi Pudjiastuti.

JK mengatakan, Satu hal penting dalam menjaga ke­ber­langsungan sumber daya laut adalah dengan mene­rapkan aturan tegas yang memerangi illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal.

Penangkapan ikan ilegal atau Illegal, unreporter, unregulated (IUU) fishing dapat membuat potensi sumber daya yang dimiliki menjadi tidak terdata. Hal ini membuat negara tersebut sulit mengelola sumber daya lautnya secara berkelanjutan.

“Kita perlu mengatur pe­raturan yang berlaku sesuai dengan apa yang kita lakukan. Akan bahaya jika kita kehilangan (kontribusi sumber daya laut) itu. Kami dengan tegas melawan IUUF. Memang banyak illegal fishing, tapi pasca kebijakan tegas, produksi perikanan membaik,” ungkap JK di acara World Summit di Nusa Dua, Bali, Kamis (23/2).

Selain itu, JK menam­bahkan, Indonesia yang wi­layah lautnya lebih luas dari daratan, membuat pemerintah menerapkan ekonomi berbasis kelautan atau maritim.

“Itulah kenapa ada kes­empatan untuk perikanan kami tumbuh. Setelah kami melakukan aksi yang keras untuk melawan illegal fishing, baru ada data tentang over fishing. Karena sebelum ada itu, over fishing terjadi dari beberapa wilayah seperti Ma­luku. Tapi sekarang setelah beberapa wilayah diregulasi seperti Maluku, ada banyak potensi wilayah penangkapan yang kita lihat,” pungkas JK.
(ant)

Close Ads X
Close Ads X