Jakarta – Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan jumlah lahan yang berhasil direstorasi mencapai 400 ribu hektare (ha). Target ini merupakan 20% dari target secara keseluruhan pada 2020. Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengatakan, pada tahun ini, restorasi gambut akan dimulai pada Mei. Pasalnya, Mei adalah bulan yang tepat sebelum memasuki musim kemarau.
“Tahun ini baru banyak persiapan lahan. Persiapan fisik akan dilakukan bulan depan. Kalau musim hujan basah itu susah. Paling tepat adalah sebelum musim kemarau. Jadi enggak terlalu becek,” ungkapnya.
Menurutnya, terdapat empat daerah yang diwaspadai untuk kasus kebakaran hutan tahun ini. Daerah tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Yang paling luas itu kan Kalteng atau di Riau. Kalau kebakaran paling patah itu Kalteng dan Sumsel. Riau 2015 juara kebakarannya minim. Tahun 2016 Riau kering. Bagi saya provinsi ini penting,” tuturnya.
Terdapat tujuh provinsi prioritas pada program restorasi gambut kali ini, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Anggaran pun ditargetkan dapat mencukupi program restorasi pada tahun ini.
“Baru di enam provinsi. Papua belum. Bulan 7, bulan 6 baru kanal besar, struktur engineering skill tinggi. (Anggaran) harus dicukup-cukupi. Tahun 2016 kan kita baru. Anggaran kita cukup untuk 250 ribu hektare, 2017 Rp860 sekian miliar, 2016 baru Rp20-an miliar,” tuturnya.
Target 2020
Selain itu, Badan Restorasi Gambut (BRG) diberikan target restorasi 2 juta hektare (ha) hingga 2020 di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Pada tahun ini, ditargetkan jumlah lahan yang berhasil direstorasi mencapai 400 ha. Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead optimistis target tersebut dapat tercapai. Pasalnya, banyak yang berperan untuk merealisasikan target ini, baik pihak donatur hingga peran APBN.
“Tahun ini kita dengan DIPA anggaran kita akan lakukan restorasi 250 ribu (ha). Kemudian kita melihat industri yang harus izin di gambut ditugasi untuk restorasi juga. Sekat kanal dan sebagainya. Itu 400 ribu (ha). Kalau kita berhasil berikan asistensi, mengawasi, akan ada 400 ribu plus 250 ribu yang akan dikerjakan oleh APBN. Plus 50 ribuan sekian dari donor dan LSM. Mestinya melebihi 400 ribu. Pada 2016 kita under. Itu dikerjakan oleh KLHK, TNI Polri, total 200 ribuan,” ungkapnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta.
Tak hanya itu, Badan Restorasi Gambut juga optimis target dapat tercapai hingga 2020. Dengan begitu, potensi kebakaran hutan di Indonesia dapat diminimalisasi. “Kita masih optimistis. Karena dari target 2 juta yang diberikan presiden, 1,4 juta ada izinnya. Sebanyak 1,4 juta izin perusahaan. Itu kan APBN enggak boleh pada konsesi swasta kan,” ungkapnya. Nantinya, sinergi akan dilakukan antara pemerintah dan Badan Restorasi Gambut. Utamanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Itu tadi dipertegas oleh presiden, syarat-syarat lingkungan, gambutnya Ibu Menteri yang persiapkan, BRG tugasnya mengawasi dan menghasilkan,” tutupnya. (oz)