Jakarta – Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) setuju semestinya anggaran pemerintah di bidang perikanan budidaya diarahkan untuk membangun infrastruktur.
Ketua Umum AP5I Budhi Wibowo mengatakan pelaku usaha perikanan budidaya lebih membutuhkan infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, dan listrik, yang memadai.
“Anggaran pemerintah jangan lagi untuk bantuan langsung, seperti benur, pakan, kincir, dan lain-lain, yang bersifat gratis karena berdasarkan berbagai laporan dari daerah sering tidak efektif dan tidak tepat sasaran,” katanya saat dihubungi, Senin (24/4).
Menurut dia, Indonesia harus fokus mengembangkan perikanan budidaya jika tidak ingin tertinggal dari kompetitor utama, misalnya Vietnam, yang kini mampu menyalip ekspor Indonesia dengan sumber daya yang terbatas.
Vietnam hanya memiliki populasi 95 juta jiwa dibandingkan dengan Indonesia yang mempunyai penduduk 260 juta jiwa. Luas tanahnya pun hanya 330.000 km versus Indonesia 1,8 juta km. Panjang garis pantai Negeri Paman Ho hanya 3.000 km, sedangkan Indonesia 99.000 km. Panjang zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam juga hanya 1 juta km dibandingkan dengan Indonesia yang mencapai 2,9 km.
Namun, ekspor perikanan Vietnam mencapai US$7 miliar, sedangkan Indonesia hanya US$4 miliar.
Sementara itu, Rp778,4 miliar dari anggaran Ditjen Perikanan Budidaya KKP tahun ini senilai Rp1,1 miliar dialokasikan untuk kegiatan prioritas. Sebagian besar kegiatan prioritas itu berupa bantuan langsung, a.l. meliputi 200 sarana pakan mandiri, 100 juta ekor benih ikan, 75 unit kebun bibit rumput laut, 150 paket rumput laut dan para-para, dan 200 lokasi restocking (penebaran benih ikan).
(bc)