Jakarta | Jurnal Asia
Kementerian Perindustrian menyatakan lebih dari 10 investor baru berminat mengembangkan kawasan industri seiring dengan program pemerintah yang mendukung pengembangan industri di dalam kawasan.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin, Imam Haryono, mengatakan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dirilis utamanya insentif untuk industri di dalam kawasan serta penurunan harga gas industri meningkatkan kepercayaan investor.
“Sekarang semangat pemerintah telah satu, paradigma gas sebagai komoditas juga telah berubah menjadi bahan baku atau feedstock. Kami harapkan substansi kebijakan tercapai dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya, (10/11).
Saat ini, lanjutnya, kawasan industri di Sumatra Selatan misalnya telah mencapai empat kawasan. Selain itu, pengembangan kawasan di luar Pulau Jawa juga sudah dilakukan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Ke depan, lanjutnya, pergerakan wilayah pengembangan kawasan industri di Indonesia akan mengikuti proyek eksplorasi gas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, pembangunan industri akan mendekati sumber energi.
Persebaran pengembangan kawasan industri ke depan, menurutnya akan mengikuti ketersediaan sumber bahan baku, utamanya sumber daya alam. Kemenperin misalnya, akan mengembangkan kawasan industri berbasis kelapa sawit di Dumai, Riau.
Pengembangan industri sawit nasional mengikuti kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia dalam pembentukan Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries. Program yang disepakati secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ini, lanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan tiga grup kerja. Dengan program ini, 85% produksi crude palm oil dunia dikuasai Indonesia dan Malaysia.
“Saat ini kami tengah susun palm oil industrial zone, dimana telah dipetakan 60% produksi nasional dari Sumatra, sisanya tempat lain. Kelak produksi dari Kalimantan diprioritaskan untuk domestik, karena lebih dekat ke Jawa, sementara produksi Sumatra untuk ekspor,” tuturnya.
Untuk mencapai rencana tersebut, pemerintah juga berencana menjadikan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy di Kalimantan Timur sebagai pusat logistik untuk produk ekspor. Untuk itu, saat ini Kemenperin tengah menyusun profil pasar CPO indonesia.
“Tengah kami hitung pasar CPO Indonesia mulai dari Asean, Tiongkok, tan brother seperti Tajikistan, Pakistan dan lainnya. Nanti terlihat mereka butuh berapa banyak dan kualitas apa. Nanti Indonesia dan Malaysia kerja sama memproduksinya, jika bersatu maka kemampuan berlipat ganda,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan draft revisi PP tentang kawasan industri dengan menambah sejumlah pengecualian perizinan bagi industri di dalam kawasan akan meningkatkan minat investor. (bc)