Medan | Jurnal Asia
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara (Sumut) menilai dunia usaha di Sumut sepertinya tak lepas dari tindak kriminalitas. Kondisi ini membuat “gerah” para pelaku usaha dan mereka meminta pemerintah menindak tegas, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia usaha tidak terhambat.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adyaksa mengatakan, kriminalitas pencurian dan pungutan liar memang benar-benar terjadi di lapangan. Tentunya, jika dibiarkan berkepanjangan, maka menjadi salah satu penghambat pertumbuhan dunia usaha.
“Tindak kejahatan memang merupakan salah satu penghambat berkembangnya dunia usaha,” katanya, Kamis (26/5) Menurut Laksamana, tidak hanya premanisme atau pungli tetapi kejahatan lain seperti pembunuhan juga mempengaruhi perkembangan dunia usaha terutama bermotifkan ekonomi. Asal kejahatan yang bermotifkan ekonomi pasti membuat dunia usaha sulit bertumbuh.
“Meski begitu pengaruhnya terhadap pertumbuhan dunia usaha tidak begitu tinggi, namun memang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan ini,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, tindakan kriminalitas yang tinggi akan memperburuk iklim investasi. Dan semuanya tentu miris dengan banyaknya tindakan kriminalitas khususnya yang merugikan dunia usaha.
“Dengan kondisi seperti ini, tentunya secara langsung kita mempertanyakan efektifitas dari para penegak hukum di wilayah ini khususnya dalam mengurangi angka kriminalitas itu sendiri. Tentunya kita berharap ada kerja yang lebih ekstra bagi penegak hukum kita khususnya aparat kepolisian untuk memerangi tindakan kriminal,” tukasnya.
Menurutnya, dampak yang dirugikan akibat tindakan kriminal ini bukan hanya merugikan dunia usaha. Tapi juga masyarakat luas dan keengganan dalam berusaha akibat kriminalitas akan menciptakan angka pengangguran.
Dalam jangka panjang, tambahnya, tindakan tersebut bisa membuat dampak buruk khususnya dalam pengentasan masalah kemiskinan dan masalah sosial. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat optimal dalam memerangi angka kriminalitas.
“Belum lagi jika berbicara high cost economy yang ditimbulkan dari aturan kebijakan pemerintah dari banyak perizinan atau retribusi. Ditambah lagi masih banyak oknum aparatur, masyarakat atau oknum-oknum lain yang secara sengaja meminta upeti padahal tidak terlibat apapun dalam bisnis,” tandasnya. (netty)