Medan | Jurnal Asia
DPRD Sumut yang menggandeng lima perguruan tinggi (PT) di Medan yang dilibatkan membahas berbagai kajian akademis untuk perancangan peraturan daerah (perda) mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
“Kita sangat mengapresiasi atas kepercayaan DPRD tersebut yang menggandeng sejumlah PT di Medan untuk turut melakukan kajian akademis,” ungkap Wakil Rektor IV Universitas HKBP Nommensen bidang kerjasama Dr Hilman Pardede MPd di kampus itu, Rabu (25/5).
Menurutnya, apa yang dilakukan itu sudah sangat tepat dan merupakan sebuah terobosan untuk memperkuat kebijakan DPRDSU dan juga mampu mendorong lembaga ini sebagai institusi politik negara lebih maju dan kreatif.
Hilman menilai, saat ini tidak ada lagi gunanya main sendiri-sendiri. Keterlibatan perguruan tinggi yang punya nilai akademik akan membuat DPRDSU makin maju dan mampu melaksanakan apa yang jadi fungsinya sebagai wakil rakyat.
Dengan keterlibatan perguruan tinggi, seperti Universitas HKBP Nommensen misalnya, ini tentu sebuah nilai plus karena banyak pakar keilmuan yang bisa mengeksplorasi bersama untuk kemajuan daerah ini.
“Kita harapkan dengan adanya masukan dari para akademisi misalnya, maka fungsi DPRDSU seperti fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan Sumut,” kata Doktor Linguistik lulusan USU dan pernah mengikuti program sandwich di University Of Alabama USA selama delapan bulan.
Penandatanganan MoU antara lima PT yang terlibat dalam pembahasan rancangan perda dan berbagai fungsi DPRD Provinsi lainnya itu yakni UNIMED, UHN, UISU, ITM, dan Unika St. Thomas Medan dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi Sumut seperti Ruben Tarigan SE, Ikrimah Hamidy ST MSi, dan Arifin Nainggolan SH MSi pada Selasa ( 24/5).
Menurut Hilman, saat ini tantangan zaman makin besar dan makin kompleks. Sumut tentu tidak bisa menutup diri atas kemajuan zaman tersebut. Dengan demikian butuh kebijakan yang mampu beradaptasi dengan globalisasi, seperti MEA yang sudah jadi kesepakatan bersama dengan sesama negara ASEAN.
“Peluang itu harus kita manfaatkan dan optimalkan. Untuk itu, perlu kebijakan dalam bentuk perda di tingkat provinsi yang mampu mengatasi kemajuan zaman dengan segala konsekuensi logis yang ditimbulkannya,” ungkapnya.
Dengan demikian, lanjutnya Sumut tidak tergilas atas kemajuan zaman tersebut atau tidak jadi pecundang. Untuk itulah, masukan dari akademisi sangat punya nilai strategis dan nilai vital yang bisa diharapkan mampu mendorong Sumut lebih baik lagi.
Dia juga mengatakan, DPRDSU harus mampu menerjemahkan visi dan misi Gubsu, misalnya dalam bentuk melakukan fungsinya dengan baik agar roda pemerintahan seimbang. Karena itu fungsi DPRDSU harus punya substansi untuk mendukung kemajuan Sumut.
Dengan demikian kualitas pembangunan bisa lebih baik dan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dengan baik. “Kita harapkan dampak dari keterlibatan pendidikan tinggi oleh DPRDSU makin menguatkan fungsi legislatif tersebut secara kelembagaan,” tegas Hilman Pardede. (rel-swisma)