Jakarta | Jurnal Asia
Program pemberantasan kegiatan penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing rupanya tidak hanya membawa dampak positif, namun juga ada dampak negatif terhadap nelayan nasional. Penurunan pencurian ikan dari kapal asing, kini membuat hasil tangkapan nelayan semakin banyak. Dengan demikian, kondisi ini membuat pasokan di dalam negeri meningkat dan membuat harga jual ikan anjlok.
Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengakui, merupakan hal yang lumrah program pemerintah yang berhasil diimplementasikan justru melahirkan masalah baru yang belum disiapkan solusinya. “Oleh karena itu, tadi saya sudah panggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,” kata Rizal saat datang ke komplek Kantor Kepresidenan, Selasa (3/5).
Ia menjelaskan, program pemberantasan illegal fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) cukup efektif mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Saat ini, ketersediaan ikan di laut cukup melimpah bagi tangkapan nelayan lokal.
Sebagai contoh, nelayan di Sibolga Sumatera Utara sebelumnya hanya memperoleh tangkapan sebesar 200 ton per hari, namun saat ini volumenya tangkapannya sudah mencapai 400 ton per hari. “Begitu juga di Indonesia timur, ini kan akibatnya pasokan ikan melimpah sehingga harganya turun, kasihan juga nelayan,” ujar Rizal tanpa menjelaskan potensi penurunan harga jualnya saat ini. Dia bilang, pemerintah segera akan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan pembahasan bersama sektor terkait.
Pasar Ekspor Digenjot
Untuk mengatasi anjloknya harga ikan di pasaran, Pemerintah akan mengambil dua langkah. Hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan, terdapat dua upaya pemerintah untuk membantu stabilitas harga ikan bagi nelayan. Pertama, meningkatkan permintaan domestik dengan mendorong sosialisasi perubahan budaya makan ikan asin menjadi ikan segar.
“Kami harus mengajak masyarakat makan ikan, karena sehat. Tapi, jangan ikan asin, itu sumber penyakit darah tinggi, harus ikan segar,” ujarnya saat datang ke komplek Kantor Kepresidenan, Selasa (3/5).
Kedua, pemerintah akan memperluas akses bagi nelayan untuk bisa melakukan kegiatan ekspor ikan segar. Yakni, dengan memperbanyak pelabuhan sebagai pintu keluar ekspor. Rizal optimistis dengan dua langkah tersebut permintaan ikan akan meningkat sehingga dapat mengerek harga jualnya.
“Kami perlu rapat teknis satu kali lagi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan terkait izin dan urusan imigrasi,” katanya. Sayangnya, Rizal belum mau bilang, pelabuhan mana saja yang akan ditetapkan sebagai pintu keluar ekspor produk ikan. “Kami juga akan putuskan pelabuhan-pelabuhan mana saja yang bisa ekspor langsung,” kata Rizal. (kc)